Status Darurat COVID-19 sebagai Bencana Nasional Belum Berakhir

Melalui surat tersebut, Doni menetapkan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati, dan walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Status keadaan darurat bencana non alam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Non Alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Selama Keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” terangnya.

Ia menambahkan, status keadaan darurat COVID-19 sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam Keppres. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.

Kedua, terkait status global pandemi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 11 Maret 2020 lalu. Bahwa keadaan darurat di wilayah Nusantara juga dipengaruhi situasi global.

“Selama pandemi global belum berakhir, vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19,” ujar Doni.

Selama WHO belum mencabut penetapan darurat COVID-19 secara global, maka selama itu juga status pandemi COVID-19 tetap ada. Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan, negara hadir untuk melindungi warga negara secara nyata.

"Negara juga konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2," lanjut Doni.

Gugus Tugas Nasional mengirimkan surat edaran di atas kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Surat edaran penegasan Status Darurat COVID-19 ini ditandatangani Doni pada 27 Mei 2020.