102 Kabupaten/Kota Aman dari COVID-19, Gugus Tugas: Perlu Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Data 102 kabupaten/kota dilihat dari indikator kesehatan. Bahwa dalam menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman COVID-19, Pemerintah menggunakan berbagai indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data sebagai landasan ilmiah.

Data pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” Wiku menambahkan.

Kriteria ini melihat penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhirnya dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.

Penurunan angka yang dilihat berdasarkan jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.

Selain itu, indikator lain adalah melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, yang mana positivity rate-nya harus di bawah 5 persen dan penggunaan metode pendekatan RT atau Rt, yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari 1.

Berdasarkan pengelolaan data kasus COVID-19 sebagai indikator di atas, Gugus Tugas mendapatkan hasil sebanyak 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau. Selanjutnya, seluruh wilayah diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Lalu Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo juga memberikan arahan kepada para bupati dan walikota. Agar proses pengambilan keputusan pada tiap wilayah dalam melaksanakan Aktivitas Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 dapat melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD), serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Doni menegaskan, memulai aktivitas produktif yang aman dari COVID-19 harus dilakukan dengan kedisiplinan masyarakat.

"Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Olahraga yang teratur, istirahat yang cukup juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Sektor yang dimaksud seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu, pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan (sektor) kembali.