Menkes Terawan Minta Pembayaran Insentif Nakes Dipercepat

Menkes Terawan di RSHS — Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyerahkan bantuan dana tenaga kesehatan yang bertugas di RS Hasan Sadikin pada pandemi COVID-19. (sumber foto : Humas RSHS Bandung)

Liputan6.com, Bandung - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta seluruh rumah sakit mempercepat proses pembayaran insentif bagi para tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19.

Hal itu dikatakan oleh Terawan, saat berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhajir Effendy.

Menurut Terawan proses cepat pembayaran insentif tenaga kesehatan itu berguna, agar kesejahteraan mereka dapat terpenuhi khususnya. Sementara untuk kesejahteraan rumah sakit, Terawan menyebutkan agar sefera diagresifkan penagihan ongkos perawatan terhadap pasien.

“Proses verifikasi tenaga kesehatan bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan daerah setempat tanpa harus menunggu Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, alur pembayaran bisa lebih cepat. Sekarang dari negara itu cukup memverifikasi untuk dinas kesehatan tidak usah ke Kemenkes ini akan dipercepat jalur pembayarannya," kata Terawan dalam keterangan resminya ditulis Sabtu, 20 Juni 2020.

2 dari 2 halaman

Penanganan COVID-19 di Jabar Dinilai Baik

Meski terkendala dengan tersendatnya pembayaran insensif tenaga kesehatan, Terawan menilai secara keseluruhan penanganan COVID-19 di Jawa Barat baik.

Terawan menilai hal tersebut dari jalur koordinasi antar lembaga maupun pemerintah kota dan kabupaten yang sinergis. Terawan menganggap etos kerja yang diterapkan oleh pemerintah setempat dianggap diatas bagus.

"Saya melihat gencarnya pemeriksaan yang dilakukan dan bentuk kegotongroyongan masyarakat dalam membantu pemerintah Jabar ini luar biasa," sebut Terawan.

Selain itu, siasat Pemerintah Jawa Barat Jabar dalam memproduksi berbagai perlengkapan medis untuk menangani COVID-19 seperti rapid test antigen, PCR hingga ventilator kerjasama dengan BUMN, perguruan tinggi dan para ahli dianggap layak dipertahankan.

Contohnya ungkap Terawan, yaitu produk dalam negeri seperti alat PCR portable. Rencananya, otoritanya akan meminta BPPT agar dapat melakukan pengadaan dan mengedarkan keseluruh Indonesia. (Arie Nugraha)