Menko Muhadjir: Tiap Kabupaten/Kota Harus Punya Minimal Satu Mesin PCR

Muhadjir mengungkapkan, upaya pengadaan mesin PCR dan reagen harus dilakukan untuk mendukung kepastian status pasien, apakah keadaan suspek atau terkonfirmasi positif COVID-19.

Ini karena masih banyak kasus pasien hingga meninggal dunia tidak diketahui statusnya, positif atau negatif COOVID-19. Dengan demikian, untuk mengurangi kasus serupa terulang perlu tersedia mesin PCR yang mumpuni.

"Jadi, setiap kabupaten/kota harus punya mesin PCR sendiri. Sehingga spesimen tidak perlu dikirim terlalu jauh, tapi juga bisa dikirim ke kabupaten/kotanya," tambah Muhadjir.

"Paling tidak, mereka (pasien) harus segera diketahui statusnya. Targetnya, maksimum dua hari sudah bisa diketahui (status)."

Muhadjir meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruangan khusus dengan tingkat keamanan tinggi sebagai tempat mesin PCR dan tempat dilakukannya pemeriksaan spesimen. Penyediaan fasilitas tersebut bisa di RSUD kabupaten/kota atau RS swasta setempat.

"Karena itu, saya juga minta kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kota, tolong disiapkan ruangan untuk BSL-2 minimum. Syukur-syukur BSL-3. Jadi, yang tingkat keamanannya level 2. Syukur-syukur bisa level 3," tukasnya.

Dalam kesempatan kunjungan ke Madiun, Muhadjir memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan RSI Siti Aisyah Kota Madiun. Bantuan yang diberikan berupa pakaian APD, masker medis, dan face shield.