Studi Ungkap Ada Lebih dari 2.000 Misinformasi yang Beredar Terkait Pandemi COVID-19

Beberapa topik yang mereka temukan seperti klaim yang terkait dengan penyakit, penularan, dan kematian (24 persen), tindakan pengendalian (21 persen), pengobatan dan penyembuhan (19 persen), penyebab dan asal usul penyakit (15 persen), kekerasan (1 persen), dan lain-lain (20 persen).

Selain itu, para penulis studi menyebut, 89 persen bisa diklasifikasikan sebagai rumor atau klaim yang tidak diverifikasi terkait COVID-19 dan 8 persen dimasukkan dalam kategori teori konspirasi atau keyakinan mengenai orang-orang yang bekerja secara rahasia dengan tujuan jahat.

Tidak hanya itu, 3,5 persen dimasukkan sebagai stigma atau laporan mengenai orang yang mengalami diskriminasi karena penyakit, riwayat perjalanan, paparan orang yang terinfeksi, atau keturunan etnis tertentu.

Berbagai "infodemik" ini juga mereka laporkan datang secara bergelombang. Yang pertama terjadi antara 21 Januari hingga 13 Februari, gelombang kedua antara 14 Februari hingga 7 Maret, dan gelombang ketiga, yang disebut paling besar, antara 8 sampai 31 Maret.

Para penulis studi menyatakan, institusi kesehatan harus bisa melacak informasi yang salah terkait COVID-19 secara real time dan melibatkan komunitas lokal serta pemangku kepentingan di pemerintahan untuk menyanggah kesalahan informasi.

"Memantau data media sosial telah diidentifikasi sebagai metode terbaik untuk melacak rumor secara real time dan sebagai cara yang paling mungkin untuk menyanggah informasi yang salah dan mengurangi stigma."

"Namun, deteksi, penilaian, dan tanggapan terhadap rumor, stigma, dan teori konspirasi secara real time merupakan sebuah tantangan."