MPPK dan MKKI Minta Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 Dicabut, Dinilai Keluar Tanpa Harmonisasi

Dalam konferensi pers yang sama, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) David S. Perdanakusuma juga melontarkan pendapat senada dengan MPPK.

"Menurut saya ini tidak perlu diperpanjang, saya berharap dalam beberapa hari ini, mohon dapat dibantu untuk mengimbau Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) untuk mencabut PMK ini, sehingga persoalan kita kembali konsentrasi menangani COVID-19."

"Jadi tidak diganggu dengan PMK ini yang terus terang sama sekali tidak ada dampaknya untuk penanganan COVID. Kerepotan ada, manfaatnya sama sekali tidak ada."

Sebelumnya, puluhan perhimpunan dokter di Indonesia, baik dokter spesialis maupun kolegium, mengeluarkan surat "Permohonan Pencabutan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik" pada Senin lalu.

Permenkes yang ditandatangani oleh Menkes Terawan tersebut dinilai bisa berdampak terhadap pada jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan layanan tersebut. Mereka menilai dengan adanya peraturan ini, layanan hanya akan dilayani sekitar 1.578 radiolog.

Dalam keterangan resminya, David mengatakan Permenkes ini akan mengganggu setidaknya 16 layanan bidang medis di masyarakat.

"Dalam hal ini, masyarakat yang paling akan merasakan dampak dari Permenkes ini karena layanan yang semestinya dijalankan oleh 25 ribu dokter spesialis dari 15 bidang medis dan juga dokter umum ini kini hanya akan dilayani oleh sekitar 1,578 radiolog," tulis David.

Ia menutup, terbitnya PMK ini juga berpotensi menimbulkan gesekan antar sejawat dokter.

"Padahal dalam situasi pandemi harus saling support. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, seluruh komunitas kesehatan harus saling support, termasuk support penuh pemerintah dan masyarakat."