Kata Jubir Wiku Soal Perda Tentang Sanksi Tolak Vaksinasi COVID-19 Denda Rp5 Juta

Pengesahan perda COVID-19 DKI dilakukan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bersama para pimpinan dan anggota dewan serta disaksikan langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama para pejabat teras Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mendorong seluruh elemen masyarakat dan para stakeholder Pemprov bersinergi untuk memutus laju penularan COVID-19, khususnya menggencarkan kedisiplinan penggunaan protokol kesehatan.

Dari keterangan tertulis DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio memastikan aturan-aturan yang terkompilasi kedalam 11 bab dan 35 pasal ini telah menjabarkan perihal ketentuan pidana.

Pasal 29 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta.

Pasal 30 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta.

Dalam perda COVID-19 DKI juga ada sanksi soal jenazah.

Pasal 31 ayat 1, Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berasa di fasilitas kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta.

Pasal 31 ayat 2, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000.

Selanjutnya, pasal 32 termaktub, Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana paling banyak sebesar Rp5 juta.