Setahun Menkes Terawan, Gaya Komunikasi Pemerintahan di Sektor Kesehatan Jadi Sorotan

Ia menilai, penampilan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang sempat menjadi juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 sesungguhnya merupakan hal yang baik.

"Tapi memang menjadi tantangan ketika Menteri Kesehatan juga jarang tampil secara langsung di lingkup publik. Di samping itu kewenangan dalam pengendalian COVID pucuk pimpinannya bukanlah menteri Kesehatan."

"Jadi sektor kesehatan ini seolah-olah terbengkalai, tetapi ini bukan persoalan menterinya saja, juga berkaitan dengan koordinasi pada level stakeholder yang lain, ini tugas pemerintah secara nasional."

Hermawan mengatakan, komunikasi sesungguhnya sangat penting di bidang kesehatan masyarakat. Ia mengatakan, Menkes Terawan memang kerap tampil di awal pandemi COVID-19.

"Tetapi malah kontraproduktif secara opini publik, sekarang malah jarang tampil, bahkan beberapa media sampai menyindir. Jadi ini hanya pemilihan gaya, yang lebih berhak untuk memberikan penilaian tentu saja Presiden selaku pimpinan kabinet."

Hermawan mengatakan, Kementerian Kesehatan harusnya mampu menjadi leading sector dalam penanganan pandemi COVID-19. Apalagi, berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 2020 menyatakan bahwa COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Begitu kedaruratan kesehatan masyarakat, maka diikuti oleh Perppu dan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang leading sector-nya juga Menteri Kesehatan."

"Tetapi memang koordinasi dalam proses penanganan pandemi ini sangat dinamis dengan dibentuknya Gugus Tugas kemudian jadi Satuan Tugas, ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada akhirnya peran Kementerian Kesehatan tidak terlalu tampak," ujarnya.

Hal itulah yang memunculkan banyak kesan bahwa ekonomi lebih diutamakan meski Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan bahwa kesehatan diprioritaskan. Sehingga, ini pun menjadi tantangan bagi pemerintahan saat ini.

Hermawan mengatakan, konsolidasi menjadi tantangan pemerintahan saat ini. Ia mengatakan, apabila pemerintah tidak bisa dengan baik menangani pandemi COVID-19, pencapaian di bidang kesehatan lainnya juga akan terdampak dan menjadi lebih berat.

"Koordinasi dan konsolidasi dengan budaya dan gaya kepemimpinan yang baru, ditambah dengan pandemi COVID menyebabkan 'terkesan ugal-ugalan' penanganannya. Jadi ini berdampak serius juga terhadap penanganan kesehatan yang lain."

"Ini tantangan bersama sebenarnya, tetapi memang karena gaya kepemimpinan yang komunikasi publiknya jarang, akhirnya ini malah terkesan kesehatan bukan prioritas."

Maka dari itu, pemerintah harus mampu memperkuat konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi untuk menangani berbagai tantangan kesehatan yang masih terjadi di Indonesia.

Tak hanya unsur pemerintah, Hermawan mengatakan bahwa konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi antara Menteri Kesehatan dengan pihak-pihak lain pun juga harus dapat diperkuat.

Hal ini menyangkut dengan beberapa kali munculnya kritik dan perdebatan yang dilontarkan oleh beberapa organisasi profesi kesehatan kepada Terawan. "Hal-hal itu menurut saya memang berpengaruh, ada tantangan dalam hal itu, tetapi yang jauh lebih penting itu bisa diselesaikan.

"Yang penting komunikasi, konsolidasi, dan koordinasi itu harus terjadi. Toh sebelum ini kan pak Menteri melakukan sowan kepada Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain, suasana sebenarnya sudah cukup cair terjadi keakraban," kata Hermawan.

"Harusnya sih sekarang daya dukung kita diarahkan sebesar-besarnya penanganan COVID karena kolaborasilah yang dibutuhkan dalam suasana pandemi seperti ini."