Sukses

Efikasi dan Keamanan Harus Terjamin, Vaksinasi COVID-19 Tak Boleh Gegabah

PPNI mengatakan, pemberian vaksin COVID-19 yang dilakukan secara gegabah dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang dapat berpengaruh bagi negara

Liputan6.com, Jakarta Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendukung vaksinasi untuk mencegah lebih banyak masyarakat yang terkena COVID-19. Namun, efikasi dan keamanannya harus dipastikan terjamin.

"Sangat tidak masuk di akal jika pemerintah Indonesia gegabah dalam rangka pemberian vaksin," kata Harif Fadhillah, Ketua Umum PPNI dalam sebuah dialog virtual pada Rabu (4/11/2020).

Harif mengatakan, vaksin COVID-19 nantinya akan diberikan terlebih dahulu pada kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan, TNI/Polri, tenaga pendidik, aparatur negara, tokoh masyarakat atau agama, serta peserta BPJS Kesehatan.

Di antara mereka, terdapat profesi yang sangat penting bagi sebuah negara. Pada TNI/Polri misalnya, apabila pemerintah gegabah dalam pemberian vaksin terhadap mereka dan berdampak negatif, maka hal ini bisa berbahaya bagi keamanan negara dan ketertiban masyarakat.

"Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Kalau pemberiannya gegabah dan menyebabkan banyak yang tumbang dan tidak dapat melaksanakan aktivitas, ini akan membuat semakin berat beban pelayanan di masyarakat, begitu juga dengan tenaga pendidik."

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita

 

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini

2 dari 3 halaman

Menunggu BPOM

Maka dari itu, Harif pun meminta agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, yang terbaik saat ini adalah dengan menunggu keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau BPOM bilang 'ya, aman dan efikasinya bagus' oke, tapi kalau tidak aman, saya yakin pasti tidak akan diberikan," ujarnya.

Selain itu, pemberian vaksin pada kelompok prioritas pun tetap harus dipersiapkan dengan baik mulai dari sekarang.

"Bagaimana kriterianya tentu juga harus mulai dipikirkan. Kriteria tenaga kesehatan yang bagaimana, penerima BPJS yang bagaimana, TNI/Polri yang bagaimana, tentu harus sudah mulai disiapkan untuk bisa menjamin efektivitas pemberian vaksin."

Harif pun mengatakan, mereka tidak terlalu mementingkan vaksin COVID-19 apa yang akan diberikan asalkan efektifitas dan keamanannya sudah melalui proses yang benar-benar terjamin, terutama oleh negara dan para ahli di dunia.

3 dari 3 halaman

Infografis Menguji Calon Vaksin Covid-19 Sinovac