Konsil Kedokteran: Telemedicine Jadi Solusi Pemerataan Dokter

Banner Infografis Bidan dan Apoteker Indonesia Terpapar Covid-19. (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Bogor Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Putu Moda Arsana mengatakan, telemedicine--pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi--menjadi salah satu solusi memecahkan permasalahan pemerataan dokter.

"Pemerataan (dokter) bisa diatasi berbagai cara, salah satu yang kami kaji adalah telemedicine," kata Moda saat konferensi pers Rapat Koordinasi KKI di Bogor, Jawa Barat, ditulis Kamis (12/11/2020).

"Artinya, begini, dokter konsultan, misalnya, yang selama ini di kota besar tidak bisa memberikan pelayanan ke daerah terpencil. Bisa diatasi dengan membangun koneksi telemedicine."

Kasus Aktif COVID-19 Indonesia 12,16 Persen, Lebih Rendah dari Malaysia dan AS

Tempat pelayanan telemedicine di daerah terpencil, lanjut Moda, diistilahkan bernama nodal hospital maupun tempat konsultasi medis yang disebut referral hospital.

"Tempat-tempat itu didukung pelayanan telemedicine. Jadi, ada dukungan teknologi dan komunikasi. Nah, itu bisa jadi salah satu cara kita melalukan pemerataan (dokter) tanpa harus pasien datang ke dokter spesialis," lanjutnya.

"Tentunya, regulasi ini harus diatur oleh KKI. Di dunia juga sedang dikerjakan (telemedicine untuk pemerataan dokter). Di Bangladeh dikerjakan, di India juga dikerjakan."

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Sejarah Gerilya Dokter di Masa Proklamasi

2 dari 3 halaman

Pemerataan Lewat Jalur Pendidikan

Dokter Gigi Periksa Pasien dengan APD Lengkap — Dokter menggunakan APD memeriksa gigi pasien anak di klinik Medikids kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020). Pelayanan dokter gigi dengan menggunakan APD lengkap untuk memenuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19 di era kenormalan baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Solusi lain terkait pemerataan dokter di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Salah satunya, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang sudah diupayakan Kementerian Kesehatan.

"Pemerataan dokter itu bisa diatur melalui jalur pendidikan. Lewat pendidikan ini tentu kita memprioritaskan ya. Saya sudah lama menjadi Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Dalam," ujar Moda.

"Dari pengalaman Saya waktu itu, kami menerima peserta didik putra-putri dari daerah terpencil. Mereka kami didik dan latih, yang kemudian dipersiapkan untuk kembali ke daerah masing-masing."

Untuk PPDS Kemenkes, kata Moda, pemberian beasisiwa pendidikan kepada peserta dengan perjanjian, setelah tamat. Maka, mereka kembali ke daerah masing-masing atau mengabdi ke daerah tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

3 dari 3 halaman