Persentase Penerima Vaksin COVID-19 Mandiri Lebih Besar, Anggota DPR Kritik Menkes Terawan

Namun, skema ini mendapatkan pertentangan dari Komisi IX DPR RI. Mereka menilai bahwa proporsi antara 70 dan 30 persen tersebut dirasa dapat memberatkan masyarakat.

"Jumlah Peserta PBI tingkat pusat itu 96,6 juta orang. Ditambah yang dibayar oleh daerah 31,1 juta. Jadi ada 127,7 juta orang, itu yang peserta PBI baik pusat maupun daerah," kata Yahya Zaini, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, dalam rapat tersebut.

Dia melanjutkan, apabila diambil 20 persen di luar ketentuan usia, masih ada 102,2 juta orang. "Dikurangi hanya 32, apakah yang 70 juta ini harus membayar atau tidak?"

Yahya mengatakan bahwa pemerintah jangan membebankan vaksin COVID-19 kepada rakyat. Ia menilai, proporsi ini malah menunjukkan ketidakhadiran negara.

"Kok justru negara membebankan kepada rakyatnya dengan vaksin mandiri," kata Yahya. "Kalau perlu kita tolak ini, 30-70 proporsi ini," kata Yahya.

Yahya mengusulkan agar demi kepentingan rakyat, seharusnya proporsi vaksin program yang dibiayai pemerintah adalah yang 70 persen, sementara 30 persen adalah yang vaksin mandiri.

"Dibalik, kalau kita betul-betul cinta untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 70 yang dibiayai pemerintah, 30 yang mandiri," tegasnya.

Menjawab hal ini Terawan menjawab bahwa pembagian ini didasarkan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa ada sekitar 78 juta orang yang dinilai mampu membayar vaksin COVID-19 di Indonesia.

"Kemudian kita hitung 67 persen dari jumlah usia 18 sampai 59 tahun, ketemulah jumlah sekitar 167 juta. Kemudian 67 persennya ketemu 107 juta."

Selain itu, Terawan juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan menghadirkan vaksin COVID-19 gratis dari skema COVAX. Namun, ia tidak mengatakan kapan vaksin tersebut akan didatangkan.

"Juga nanti sambil mengantisipasi, adanya range kalau vaksin-vaksin untuk usia tua, muda maupun komorbid itu keluar," kata Terawan.

"Ini tidak fixed, kalau kita tentukan sekarang, juga tidak akan fixed, karena menyangkut vaksin yang ada, kita tidak diskriminasi tapi menyangkut keamanannya."