LK2PK: Meski Presiden Gratiskan Vaksin COVID-19, Protokol Kesehatan Jangan Lengah

Surabaya Gencar Kampanye 3M Lewat Seni Mural — Warga berpose dengan mural yang mengajak orang untuk memakai masker di tengah pandemi Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/10/2020). Mural di sepanjang dinding itu sebagai sarana imbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. (Juni Kriswanto/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan gratis ke semua masyarakat dan juga siap menjadi orang pertama yang akan divaksin.

Hal ini tentu merupakan suatu kabar gembira di tengah banyaknya pertanyaan masyarakat tentang keamanan dan aksesibilitas dari vaksin Corona.

Asam Jawa: Obat Alami Turunkan Kolesterol Jahat dan Trigliserida untuk Jantung Sehat
5 Superfood Kuning Alami untuk Cegah Serangan Jantung dan Bersihkan Arteri dari Kolesterol Tinggi
Daun Kelor Bisa Mengobati 10 Penyakit, Dari Batu Ginjal hingga Menurunkan Tekanan Darah

Direktur Eksekutif LK2PK (Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan), dr Ardiansyah Bahar MKM pun mengapresiasi keputusan tersebut.

“Suatu hal yang patut kita syukuri bahwa Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis. Ini menjawab kegelisahan masyarakat tentang aksesibiltas dalam mendapatkan vaksin COVID-19," katanya dalam keterangan pers yang diterima Health Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

Hal ini juga, kata Ardiansyah, tentu merupakan salah satu upaya yang baik dalam mencoba menyelesaikan pandemi Virus Corona di negeri kita. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi akan percuma apabila cakupannya terbatas.

"Herd immunity yang diharapkan dari vaksinansi tidak akan bisa terjadi jika yang divaksin hanya sebagian kecil masyarakat saja," kata Ardi.

Ardiansyah juga menyampaikan bahwa keputusan Jokowi untuk menjadi orang yang pertama divaksin adalah sebuah keputusan tepat karena menjawab kegelisahan masyarakat terhadap keamanan vaksin COVID-19 tersebut.

Untuk memerkuat keyakinan dari masyarakat, tentu tetap diperlukan laporan hasil dari BPOM mengenai keamanan dan efikasi dari vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.

Akan tetapi perlu kita ingat bahwa adanya vaksin COVID-19 tidak akan serta merta langsung menyelesaikan pandemi Corona ini. Butuh proses hingga herd immunity atau kekebalan kelompok yang diharapkan bisa tercapai.

"Oleh karena itu, masyarakat jangan lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Upaya seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetap harus dilaksanakan," Ardi mengingatkan.

Simak Video Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo sampaikan pengumuman soal vaksin Covid-19 hari Rabu (16/12). Masyarkat bisa memperoleh vaksin tersebut tanpa mengeluarkan uang alias gratis.

2 dari 3 halaman

Jokowi menargetkan 182 juta penduduk Indonesia dapat vaksin

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut setidaknya 182 juta atau 70 persen penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19. Hal ini untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas) sehingga pandemi Covid-19 di Tanah Air segera berakhir.

Jokowi mencotohkan apabila hanya 70 persen dalam satu RW yang divaksin, maka mengurangi risiko 30 persen warga lainnya dari virus corona. Adapun anak-anak yang dibawah usia 18 tahun tidak diberikan vaksin karena belum ada uji klinisnya.

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Januari 2021 dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kendati begitu, Jokowi mengakui program vaksinasi harus dilakukan bertahap mengingat banyaknya penduduk yang disuntik.

"Ini membutuhkan waktu karena yang (disuntik) minimal kurang lebih 67 persen, 70 persen penduduk harus divaksin. Artinya, 182 juta (orang) yang harus divaksin. Bayangkan nyuntik orang 182 (juta) sehari dapat berapa, butuh berapa bulan," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi mengatakan masyarakat masih harus menunggu beberapa bulan lagi agar kondisi kembali normal. Dia meminta para pedagang tetap berjualan di masa pandemi Covid-19, meski omzet yang didapat tak banyak.

3 dari 3 halaman