Harapan Penyintas Terkait Perlindungan dan Penanganan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Bagi sebagian penyintas kekerasan seksual, proses hukum yang perlu dilalui tak selalu lancar. Ada berbagai hal yang menjadi kendala dalam menjebloskan pelaku ke sel tahanan.

Menurut ahli hukum dari Universitas Indonesia Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, jika terjadi kekerasan seksual dalam pacaran (KDP) maka proses hukumnya dapat dihadang oleh beberapa kendala. Kendala pertama yang dapat dirasakan adalah pada proses pembuktian.

Berbeda dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus KDP cenderung sulit dibuktikan karena dalam pacaran tidak ada dokumen resmi seperti surat nikah.

Proses pembuktian yang sulit tidak hanya terjadi pada kasus kekerasan dalam pacaran melainkan pada kasus kekerasan seksual dari orang yang tidak dikenal. Hal ini terjadi pada salah satu penyintas kekerasan seksual, Amy Fitria.

Menurutnya, kurangnya bukti menjadi permasalahan utama dalam proses hukum yang dijalani. Beruntung ia mendapatkan bantuan dan bukti berupa tangkapan layar kamera pengintai berisi gambar pelaku.

Namun, selama pelaku belum diringkus, lebih kurang satu tahun lamanya, ia merasa tidak tenang ketika di dalam maupun di luar rumah.

“Rasanya seperti ada yang mengawasi,” ujar Amy kepada Health Liputan6.com Jumat (18/12/2020).

Maka dari itu, ia berharap agar seluruh penyintas kekerasan seksual dimudahkan dalam proses hukumnya dan diberi perlindungan penuh.

“Secara hukum saya berharap penyintas kekerasan seksual diberi perlindungan sepenuhnya dan kasusnya ditangani dengan serius.”

Simak Video Berikut Ini: