Diberi Mandat Jokowi, BKKBN Siap Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Liputan6.com, Jakarta Sebagaimana mandat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) siap mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting. Koordinasi ini melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga, lintas sektor serta pemerintah pusat dan daerah (sampai ke tingkat desa).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, mandat yang diberikan Jokowi kepada BKKBN untuk upaya penanganan stunting merupakan hasil rapat terbatas (ratas) pada 25 Januari 2021 di Istana Negara.

Jokowi Tunjuk Kepala BKKBN Hasto Jadi Ketua Pelaksanaan Penurunan Stunting

"Pada ratas Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021, kami menerima arahan dari Bapak Presiden. Bahwa BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan menjadi pelaksana program percepatan penurunan stunting," ucap Hasto dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/1/2021).

"Oleh karena itu, kami laporkan kepada Bapak Presiden, insha Allah, kami BKKBN dan seluruh jajaran siap mengemban amanah yang baru yang diberikan oleh Bapak Presiden."

Kesiapan BKKBN mengemban amanat Jokowi, lanjut Hasto, turut didukung para kader penyuluh dan petugas lapangan KB yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami didukung oleh penyuluh-penyuluh KB yang ada di desa juga kader-kader KB yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, siap untuk menurunkan target stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024," lanjutnya.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong penerapan sertifikat pernikahan untuk calon pengantin baru. Sertifikasi rencananya mulai diterapkan pada 2020.

2 dari 3 halaman

Pendataan Keluarga Risiko Tinggi Lahirkan Anak Stunting

Mencegah Stunting dengan Pemeriksaan Rutin Kehamilan di Puskesmas — Ibu hamil menunggu antrean saat pemeriksaan rutin di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Stunting disebabkan kurangnya nutrisi sejak bayi dalam kandungan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Untuk mempercepat target sasaran kinerja termasuk penanganan stunting, Hasto menegaskan, BKKBN memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Operasi akar rumput berbasis data yang dimaksud, yaitu Pendataan Keluarga (PK) secara serentak di seluruh Indonesia yang dimulai pada tahun 2021.

"BKKBN berorientasi pada operasi akar rumput berbasis data yang termutakhirkan. Pada tahun 2021, kami melaksanakan Pendataan Keluarga yang sekaligus di dalamnya pendataan tentang keluarga yang risiko tinggi melahirkan anak stunting," jelas Hasto.

“Produk data mikro akan dijadikan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan kepada kami bahwa program yang dirancang dapat ter-deliver (diterima) secara cepat dan tepat pada masyarakat yang membutuhkan.”

3 dari 3 halaman

Infografis Waspada 5 Gejala Covid-19 pada Anak

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Hasto Wardoyo
Pejabat
Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (30 Juli 1964) merupakan Bupati Kulon Progo ke-9.
Lihat Selengkapnya
Hasto Wardoyo
BKKBN
stunting