Thailand Legalkan Aborsi Trimester Awal Kehamilan Remaja

Seorang aktivis Tamtang (sebuah kelompok advokasi aborsi di Thailand), Supecha Baotip, mengatakan ia khawatir aborsi yang tak terdata akan terus berlanjut. “Saya tidak ingin wanita dengan kehamilan lebih dari 12 minggu khawatir bahwa mereka tidak dapat menjalani prosedur dan karenanya tidak mencarinya secara legal,” katanya.

Supecha mengatakan, akan mengamati apakah Kementerian Kesehatan Thailand bisa memperluas layanan aborsi dini dan menekan dokter untuk mematuhi aturan baru tersebut.

“Rumah sakit mana pun bisa menyediakan layanan ini, tapi karena sikap dokter, mereka tidak melakukannya,” tambahnya.

Beberapa elemen budaya Thailand yang didominasi Buddha bersifat konservatif secara sosial. Namun Thailand juga memiliki kebijakan yang relatif progresif tentang masalah gender.

Wakil direktur sementara Divisi Hak-Hak Perempuan di Human Rights Watch, Heather Barr, minggu ini menulis bahwa undang-undang aborsi yang baru di Thailand adalah sebuah langkah maju, tetapi pembatasan jangka panjang masih menimbulkan risiko kesehatan. “Ketika pemerintah membatasi aborsi, (pada kenyataannya) perempuan masih melakukan aborsi, mereka justru melakukan aborsi yang lebih berbahaya,” tulisnya.

Barr mengatakan, undang-undang aborsi di Asia Tenggara masih tambal sulam, mulai dari pelarangan total hingga dekriminalisasi penuh. Namun ia mengatakan melihat kemajuan baik di Thailand maupun di Korea Selatan, yang pengadilannya memutuskan dua tahun lalu bahwa undang-undang anti-aborsi tidak konstitusional.

“Kami berharap kasus pengadilan ini akan membantu pemerintah lain di kawasan ini, dan seterusnya, untuk menyadari bahwa pembatasan pilihan melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan seringkali juga hukum domestik, dan harus direformasi,” kata Barr.