Pemerintah Jabar Terapkan PPKM Mikro Mulai 9-22 Februari 2021

Liputan6.com, Bandung - A Pemerintah Jawa Barat (Jabar) akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19.

Provinsi Jabar menjadi salah satu provinsi prioritas, bersama Banten, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, dan Bali dalam pelaksanaan PPKM Mikro besok. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sisi kesiapan posko COVID-19 seperti yang diwajibkan dalam PPKM Mikro mayoritas sudah tersedia.

"Kami akan menyukseskan PPKM mikro ini. Selama 2020 sudah 80 persen desa atau kelurahan di Jabar memiliki posko COVID-19 dan dalam waktu dekat kami akan kejar sisa 20 persen yang memang rata-rata di wilayah pelosok desa," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya ditulis Senin, 8 Februari 2021.

Ridwan Kamil optimistis pelaksanaan PPKM Mikro di Jabar akan berjalan lancar dan efektif karena Jabar telah memiliki pengalaman. Diantaranya saat memberlakukan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Besar Mikro) di Kota Bandung saat terjadi klaster COVID-19 di Secapa TNI AD, Kelurahan Cidadap, Kota Bandung.

Ridwan Kamil memastikan pola serupa dapat diterapkan di wilayah lain saat PPKM Mikro. Pada saat terjadi klaster di Secapa TNI AD, satu kelurahan dikarantina dan prosedurnya akan dilakukan serupa ke seluruh wilayah yang berzona merah saat PPKM Mikro.

"Kami akan membuat peta zona merah, oranye, kuning hijau berdasarkan data real yang kami miliki untuk kami koordinasikan sebagai daftar wilayah yang akan melakukan PPKM secara mikro," ucap Ridwan Kamil.

Dalam menentukan zonasi ini, data yang dipakai adalah milik Labkesda Jabar. Tujuanya ungkap Ridwan Kamil, agar lebih mewakili kondisi sebenarnya.

Alasannya jika menggunakan data dari pemerintah pusat, data harian yang diumumkan masih berbeda dengan data sebenarnya dari daerah.

"Dua hari yang lalu pusat mengumumkan kasus positif di Jabar mencapai hampir 4.000 ribu kasus, padahal 3.000 itu kasus lama, 1.000 kasus real. Penggunaan data (pusat) khawatir ketika diterjemahkan ke zonasi menjadi tidak akurat," tutur Ridwan Kamil.

Pada Instruksi Mendagri (Irmendagri) Nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa atau Kelurahan, mengatur pembagian zona COVID-19 berbasis desa kelurahan. Desa akan dibagi menjadi empat zona yakni merah, oranye, kuning, hijau.

Simak Juga Video Berikut Ini