PPKM Mikro Berlaku 9-22 Februari 2021, IDI: Implementasi Harus Baik dan Benar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro dilakukan melihat data penambahan kasus COVID-19 baru di beberapa kota. Dari hasil evaluasi PPKM Jawa-Bali sebelumnya, kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah mulai flat, serta penurunan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, serta Yogyakarta.

Di Jawa Barat dan Bali masih ada peningkatan kasus COVID-19.

"Sehingga perlu ada pendekatan yang lebih mikro sesuai arahan Bapak Presiden, yakni sampai tingkat desa maupun kelurahan," kata Airlangga dalam konferensi pers pada Senin, 8 Februari 2021.

PPKM berskala mikro sebagaimana instruksi Nomor 3 Tahun 2021 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertujuan menekan kasus positif COVID-19 dan melandaikan kurva. Ini menjadi syarat utama keberhasilan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Berikut ini aturan PPKM Mikro yang berlaku pada 9-22 Februari 2021:

1. Membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work from Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring

3. Untuk sektor esensian seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, hingga kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

a. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

b. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

6. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan sebesar 50 persen penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

7. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara

8. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Instruksi Mendagri juga meminta kepala daerah untuk membentuk posko tingkat desa dan kelurahan. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa. Sementara itu, posko tingkat kelurahan diketuai oleh lurah.

Posko tingkat desa dan kelurahan menjadi tempat Posko Penanganan COVID-19. Posko ini berfungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan.