LBH APIK: Iklan Perkawinan Anak Aisha Weddings Langgar UU ITE dan Promosikan Pedofilia

Dian Kartikasari dari International NGO Forum on Indonesian Development juga mengatakan, mengatakan bahwa iklan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai perdagangan anak.

"Perdagangan anak terselubung karena di dalam flyer-nya dia menyebutkan bahwa kalau ada orangtua yang mau mencarikan jodoh, sebutkan saja keinginannya apa, dia akan mencarikan jodohnya," kata Dian.

"Bahwa jawaban mereka adalah untuk mengatasi situasi miskin, tidak bisa makan, itu justru jelas menunjukkan apa yang mereka lakukan masuk dalam definisi perdagangan perempuan dan anak."

Dian mengatakan, hal itu karena mereka melakukan bujuk rayu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat, menggunakan posisi rentan dan relasi yang tidak setara untuk menimbulkan eksploitasi.

Maka dari itu, Gerakan Masyarakat untuk Penghapusan Perkawinan Anak pun mendesak agar kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penegakkan hukum terhadap pemilik, pembuat, dan pengelola laman tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi juga didesak melakukan pemblokiran terhadap konten-konten online dan mengevaluasi dunia usaha pengelola situs maupun aplikasi berbasis online yang mempromosi perkawinan anak dan menyediakan jasa perjodohan, yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Dewan pengarah dan perusahaan pengelola situs maupun aplikasi berbasis online juga didesak turut bertanggung jawab secara proaktif, termasuk menghentikan promois perkawinan anak dan penyediaan jasa perjodohan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diminta memperkuat sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak sampai ke tingkat desa.

"Termasuk mendorong kementerian dalam negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah menerbitkan peraturan guna mencegah perkawinan anak," kata mereka.

Kementerian Sosial pun didesak memasukkan upaya pencegahan perkawinan anak ke dalam komponen perlindungan sosial, khususnya jenis bantuan sosial.

Terakhir, mereka mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bergerak bersama dengan organisasi masyarakat sipil dalam upaya menghentikan pihak-pihak yang melakukan promosi perkawinan anak.