Sanksi Tolak Vaksinasi COVID-19, IDI: Kita Lagi Kondisi Darurat Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Terkait sanksi bagi penerimja sasaran yang tolak vaksinasi COVID-19, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, masyarakat perlu memahami saat ini Indonesia dan dunia dalam kondisi darurat pandemi.

"Saya pikir, kehadiran sanksi sebagai upaya masyarakat ikut menyukseskan vaksinasi COVID-19. Lagi pula kita harus segera juga berupaya mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) 70 persen dari populasi penduduk," kata Daeng saat dihubungi Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Senin (15/2/2021).

Sesuai Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang diteken Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Februari 2021, warga yang menolak divaksin akan diberi sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Adapun partisipasi pelaksanaan vaksinasi harus turut didukung masyarakat. Hal ini menyangkut tanggung jawab kesehatan, yang regulasinya--termasuk sanksi--juga diatur dalam undang-undang.

"Saya melihatnya begini, di dalam Undang-undang Kesehatan, Undang-undang terkait Wabah, setiap warga negara memiliki tanggung jawab, dan kewajiban menciptakan sekaligus ikut serta penanggulangan wabah. Salah satunya ikut vaksinasi," terang Daeng.

"Jadi, secara regulasi, sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian secara substansi, kita masing-masing bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan."

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini: