KemenPPPA: Perkawinan Anak adalah Bentuk Pelanggaran HAM

Liputan6.com, Jakarta Perkawinan anak atau pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia. Menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) 2020, provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dengan angka 21.2 persen.

Menurut Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, perkawinan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak, berarti juga pelanggaran HAM yang memuat unsur pelanggaran hukum karena pasti ada undang-undang yang dilanggar seperti undang-undang perlindungan anak,” ujar Lenny dalam seminar daring Kemen PPPA, ditulis Kamis (18/2/21).

Lenny menambahkan, unsur tindak pidana dalam perkawinan anak tercantum dalam UU No. 23/2002 dan UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

-Pasal 8 setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

-Pasal 9 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

-Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual.

-Pasal 76A setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Simak Video Berikut Ini