5 Arahan Khusus Presiden untuk KemenPPPA Soal Perkawinan Anak

Liputan6.com, Jakarta Perkawinana anak merupakan tindakan yang melanggar undang-undang perlindungan anak sekaligus undang-undang perkawinan.

Dalam upaya meminimalisasi masalah pelanggaran hak anak dan perempuan, Presiden Joko Widodo telah memberikan 5 arahan khusus bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kelima arahan tersebut yakni:

-Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

-Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak.

-Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

-Penurunan pekerja anak.

-Pencegahan perkawinan anak.

“Ada 5 PR kita terkait perlindungan perempuan dan anak. Jadi, kita sebetulnya sudah menargetkan dari 2011 hingga 2030 untuk mencapai Indonesia layak anak,” ujar Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin dalam seminar daring KemenPPPA, ditulis Kamis (18/2/21).

Pencegahan perkawinan anak sebetulnya sudah diadvokasikan kepada 34 gubernur dan sudah menjangkau 435 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kata Lenny. Namun, praktik perkawinan anak masih saja terjadi.

Masih ditemukannya pernikahan dini berpengaruh pada banyaknya kabupaten/kota yang belum layak anak. Pasalnya, tidak adanya kasus perkawinan anak di satu kabupaten/kota adalah syarat atau variabel untuk tercapainya kabupaten/kota layak anak.

Simak Video Berikut Ini