BPJS Kesehatan Belum Bayar Klaim Bayi Baru Lahir, Arus Kas RS Swasta Terganggu

Arida menambahkan, pihaknya sudah melakukan advokasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait penyelesaian klaim bayi baru lahir. Namun, belum ada tindaklanjut lebih jelas sampai sekarang.

"ARSSI sangat berharap masalah ini segera diselesaikan. Kami juga menunggu keputusan dari pemangku kebijakan. Dalam hal ini, kami sudah melakukan advokasi terakhir kepada Menko PMK," tambahnya.

"Pada waktu itu, Menko PMK sampaikan akan rapat dengan kementerian/lembaga terkait untuk membahas klaim bayi baru lahir dengan tindakan. Tapi sampai hari ini pun belum ada kabar, bagaimana tindak lanjut penyelesaian masalahnya."

Menurut Kuasa Hukum ARSSI dan PB IDI Muhammad Joni, tidak ada alasan bagi BPJS Kesehatan belum atau menunda pembayaran klaim bayi baru lahir dengan tindakan walau BPJS Kesehatan merespons akan menunggu revisi kebijakan keluar.

Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian  Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020 tentang Klaim Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional tertanggal 9 Juli 2020 tertulis, Agar klaim bayi baru lahir dengan Kode P0.3.0-P0.3.6. yang mengalami pending segera  diselesaikan  pembayarannya.

"Kami melihat BPJS Kesehatan sudah melanggar apa yang disebutkan pada Permenkes. Padahal, sudah jelas memerintahkan klaim bayi baru lahir dengan tindakan supaya dibayar," jelas Joni.

"Kami minta tolong dibayarkan. Apalagi sekarang ini BPJS Kesehatan surplus Rp18,7 triliun. Jadi, Permenkes sudah memberikan amanat, tanggung jawab, dan kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk membayar sesuai dengan (INA-CBG)."