Menkes Budi Gunadi Sadikin Terbitkan Aturan Vaksinasi Gotong Royong

Data sasaran penerima vaksinasi gotong royong juga harus dilaporkan setiap badan usaha. Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, tertulis:

(1) Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 disusun rencana kebutuhan Vaksinasi berdasarkan jumlah sasaran baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong.

(2) Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong kepada Menteri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan.

Pendataan sasaran vaksin gotong royong juga dijelaskan pada Pasal 13. Serupa dengan pendataan vaksinasi program pemerintah yang sedang berjalan, data penerima vaksin gotong royong harus masuk Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

(1) Untuk menetapkan jumlah sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong.

(2) Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi COVID-19.

(3) Hasil pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

(4) Data sasaran dalam sistem infomasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 dan kesediaan sasaran dalam pemberian Vaksin COVID-19, yang memuat nama dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan.