ICW Sebut 7 Perusahaan Penyedia Alkes yang Ditunjuk BNPB Tak Berpengalaman

Dalam situasi darurat pandemi COVID-19, menurut Almas Sjafrina, dibutuhkan perusahaan penyedia alat kesehatan yang memang sudah punya pengalaman dan sangat qualified.

"Artinya, perusahaan yang terbukti bukan pemain baru dalam bisnis alat kesehatan. Kami juga mencoba menelusuri keterlibatan 7 perusahaan yang ditunjuk BNPB dalam pengadaan alat kesehatan," katanya.

"Tidak ada satupun perusahaan yang kami temukan punya track record (jejak rekam) bahwa mereka pernah menyediakan pengadaan alat kesehatan. Kami juga coba ingin melihat fokus bisnis yang tercatat di dalam akta perusahaan untuk semakin meyakinkan, apakah perusahaan memang punya pengalaman dalam bisnis alat kesehatan."

Fenomena yang ditemukan ICW, terdapat pembaruan akta perusahaan. Sebelumnya, perusahaan yang ditunjuk penyedia alkes bukan bergerak di bidang alkes.

"Memang sekarang banyak perusahaan yang banting setir ke bisnis alat kesehatan. Karena bisnis di sektor lainnya sangat terpukul akibat pandemi COVID-19," lanjut Almas.

"Bisnis alkes bisa dibilang potensial tumbuh dan sangat menguntungkan dibanding bisnis lain masa pandemi COVID-19. Bisnis alat kesehatan inilah yang sepertinya juga dilakukan 7 perusahaan yang menyediakan alkes.

Ketujuh perusahaan yang ditunjuk BNPB memperbarui akta sekitar Maret, bahkan pada saat mulai berkontrak dengan BNPB pada 22 April 2020.

Salah satu yang menjadi pertanyaan untuk BNPB, apa yang mendasari ditunjuknya 7 perusahaan, yang mana berdasarkan surat edaran LKPP dan peraturan LKPP tentang Pengadaan Darurat Penyedia Alkes harus punya pengalaman dalam bidang alat kesehatan.

"Kriteria penunjukan penyedia ini pertanyaan besar kami kepada BNPB. Sebelumnya, mereka bergerak banyak di bidang perdagangan eceran atau skala besar, seperti real estate. Ada juga di antara perusahaan bisnis perumahan dan lain-lain," ujar Almas.

"Jadi, tidak ada yang bergerak di sektor alat kesehatan. Kemudian mereka baru memperbarui akta perusahaannya dan menambahkan fokus bisnis alat laboratorium farmasi dan kedokteran pada tanggal yang sama saat mereka berkontak dengan BNPB."

Dampak dari tidak memenuhi syarat sebagai penyedia alat kesehatan, ICW menemukan, terjadi pengembalian 498.644 alat tes COVID-19 dari perusahaan yang ditunjuk BNPB.

"Terbukti sekarang, ada salah satu dampak dari penunjukan penyedia yang tidak tepat dan juga problem identifikasi kebutuhan yang tidak melibatkan fasilitas kesehatan di level lapangan laboratorium dan rumah sakit," kata Almas.

"Ternyata banyak sekali alat uji COVID-19 yang tidak cocok dan tidak dapat digunakan oleh fasilitas kesehatan oleh laboratorium, sehingga harus dikembalikan ke BNPB."

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan COVID-19 M Nasser angkat bicara mengenai salah satu pengadaan alat kesehatan COVID-19 dengan merek Sansure. Satgas COVID-19 mengungkapkan reagen Sansure Biotech dipilih karena stabil.

"Reagen Sansure dipilih karena sangat stabil dan memiliki sensitivitas serta spesifitas yang baik," katanya.

Sesudah membeli reagen Sansure, April-Mei 2020 Satgas COVID-19 mendistribusikan ke 88 laboratorium yang ada di 31 provinsi. 

"Ternyata dari sekian laboratorium, ada sejumlah laboratorium yag tidak dapat mengerjakan karena metode ekstrak RNA kering dan basah, sehingga tidak dapat dikombinasikan dengan baik," kata Nasser.

Selanjutnya, 13 Agustus 2020, dari hasil rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memutuskan, reagen yang tidak dapat digunakan bakal ditarik kembali. Ini termasuk reagen Sansure Biotech.

"Dalam rakor dengan BPKP seluruh reagen yang tidak dapat digunakan itu ditarik dan dilakukan redistribusi. Redistribusi baru selesai awal 2021 lalu," pungkasnya.