Kronologis Pengawalan Vaksin Nusantara Berbasis Sel Dendritik oleh BPOM

3. Tanggal 1 Desember 2020, BPOM menerbitkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinik fase 1. Mempertimbangkan aspek keamanan pada subjek dan tidak tersedianya uji pra klinik, maka Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ditambahkan ketentuan khusus, di antaranya:

a. Sebelum uji klinik dilaksanakan, fasilitas pengolahan produk harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau memiliki penjaminan mutu untuk menghindarkan risiko produk yang tidak memenuhi persyaratan mutudan keamanan.

b. Pada proses informed consentharus dijelaskan kepada calon subjek bahwa uji klinik merupakan penelitian first in human dan uji yang sebelumnya dilakukan adalah uji in vitro.

c. Saat pelaksanaan uji klinik, peneliti diminta memastikan jaminan mutu dan keamanan produk uji dengan melakukan pengujian untuk setiap produk yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan (Sterilitas, Mycoplasma, Endotoksin, Jumlah sel, Viabilitas dan Identifikasi).

Peneliti diminta identifikasi impurities (spike SARS-CoV-2), yang seharusnya tidak terdeteksi dalam produk akhir, melakukan rekrutmen untuk setiap 3 subjek, dimulai dari konsentrasi Spike SARS-CoV-2 terkecil (0,1 mcg) tanpa GM-CSF dilanjutkan dengan peningkatan konsentrasi GM-CSF pada konsentrasi Spike SARS-CoV-2 yang sama.

Kemudian dilakukan prosedur yang sama untuk konsentrasi Spike SARS-CoV-2 yang lebih besar. Peneliti harus memastikan peran Data Safety Monitoring Board (DSMB) yang berkesinambungan dan inpenden, dengan perhatian khusus untuk melakukan analisis interim untuk setiap 3 subjek yang diinklusi dimulai  konsentrasi Spike SARS-CoV-2 terkecil (0,1 mcg) tanpa GM-CSF dilanjutkan peningkatan konsentrasi GM-CSF pada konsentrasi Spike SARS-CoV-2 yang sama.

Selanjutnya, dilakukan prosedur yang sama untuk konsentrasi Spike SARS-CoV-2 yang lebih besar.

4. Ketentuan PPUK tidak dilaksanakan dengan baik oleh Peneliti. Hal ini diketahui saat inspeksi ke fasilitas pengolahan belum memenuhi persyaratan CPOB, pelaksanaan uji klinik tidak dilakukan bertahap pada 3 subjek, tidak ada review DSMB pelaksanaan uji klinik fase 1, serta pengujian mutu tidak dilakukan untuk setiap produk.

5. Pada 14-15 Desember 2020, BPOM melakukan inspeksi ke center uji klinik RSUP dr Kariadi dan terdapat temuan yang bersifat critical dan major yang harus diperbaiki.

6. Uji Klinik fase 1 dilakukan di RSUP Dr. Kariadi sejak 22 Desember 2020, dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 28 orang.

Pada 15 dan 29 Januari, 9 dan 18 Februari 2021, peneliti menyampaikan hasil data interim uji klinik fase 1 berupa pengamatan keamanan 14 hari dan imunogenisitas selama 1 bulan setelah pemberian vaksin uji.

Sayangnya, menurut BPOM, data yang disampaikan berubah-ubah.

7. Data interim uji klinik fase 1 yang diterima oleh Badan POM telah dievaluasi dan dibahas bersama Tim KOMNAS Penilai Obat, dan juga para ahli ad-hoc di bidang vaksin (Tim dari ITAGI, Dokter spesialis Alergi Imunologi, Ahli Biologi Molekular).

Kesimpulannya, masih diperlukan klarifikasi dan tambahan data mengenai beberapa hal, antara lain:

a. Data keamanan dan imunogenisitas

b. Permintaan pengukuran imunogenisitas sesuai parameter endpoint protokol-Ketidaksesuai pelaksanaan uji kinik dengan standar Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) atau Good Clinical Practice (GCP)

c. Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau Good Manufacturing Practice (GMP) dan Good Laboratory Practice (GLP).

Oleh karena itu, tanggal 24 Februari 2021, BPOM menyampaikan hasil rapat pembahasan evaluasi hasil interim uji klinik fase 1 dan meminta peneliti memberikan klarifikasi dalam forum dengar pendapat peneliti kepada BPOM dan tim KOMNAS penilai obat serta tim ahli terkait.