Wamenkes: Dana Hasil Konsumsi Rokok Bukan Sumber Pendanaan yang Baik Bagi Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, dana yang didapat dari hasil konsumsi rokok harus dimanfaatkan untuk membantu mengoptimalisasi layanan kesehatan dan menurunkan prevalensi perokok itu sendiri.

"Dana yang dihasilkan dari konsumsi rokok untuk saat ini kita anggap sebagai denda yang harus dialirkan untuk pelayanan kesehatan," kata Wamenkes pada Kamis (29/4/2021).

Menurut Wamenkes, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2020, dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 53 tahun 2017 telah disusun demi memanfaatkan pajak rokok daerah untuk pendanaan pembiayaan kesehatan dan lain-lain.

"Kendati demikian kita tentu tidak bisa beranggapan dana ini merupakan suatu sumber funding yang baik bagi kesehatan," kata Wamenkes dalam Dialog Publik: Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah (PRD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Wamenkes menyebut bahwa saat ini, prevalensi perokok di Indonesia mencapai 33,8 persen atau sekitar 65,7 juta penduduk. "Peningkatan konsumsi rokok adalah ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia," katanya.

Selain itu di tahun 2018, Wamenkes melaporkan bahwa perokok usia 10 sampai 18 tahun meningkat hingga mencapai 9,1 persen. "Hampir 1 dari 10 anak di Indonesia merokok," ungkapnya.

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini