5 Alasan Pemerintah Meniadakan Mudik Lebaran 2021

Kedua, mudik memang sarana pelepas rindu, tapi risiko amat besar di saat pandemi COVID-19. Mudik sangat dinantikan masyarakat setiap tahunnya, namun di saat pandemi seperti ini mengandung risiko yang lebih besar, utamanya risiko kehilangan orang terdekat apabila memaksakan diri mudik.

Ini karena potensi penularan virus Corona dapat terjadi. Tradisi mudik termasuk cara menunjukkan kasih sayang kepada keluarga di kampung halaman. Akan tetapi, itu bukan satu-satunya. Karena di tengah situasi pandemi ini, cara bijaksana menunjukkan kasih sayang adalah dengan melindungi sanak saudara, yakni lansia.

“Lansia mendominasi korban jiwa akibat COVID-19, yaitu sebesar 48 persen. Untuk itu, Pemerintah meminta masyarakat urung mudik demi menjaga diri sendiri dan keluarga kampung halaman dari tertular COVID-19," lanjut Wiku.

Ketiga, meningkatnya kasus berpotensi meningkatnya angka kematian. Melarang mudik merupakan keputusan yang tidak mudah. Keputusan ini diambil Pemerintah demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.

Lonjakan yang kerap terjadi akibat beberapa kali momentum libur panjang yang terjadi selama tahun 2020, termasuk libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jika angka kasus COVID-19 kembali naik, maka berdampak langsung terhadap keterisian tempat tidur rumah sakit.

"Dan yang paling kita takutkan tentunya adalah naiknya angka kematian," terang Wiku.

Keempat, perjalanan selama mudik juga berpotensi sarana penularan COVID-19. Walaupun masyarakat sudah memiliki surat hasil tes negatif, bukan berarti terbebas dari VID-19.

Ada peluang tertular dalam perjalanan selalu terbuka. Apabila ini terjadi, dapat membahayakan keluarga di kampung.

Kelima, penularan virus Corona tidak mengenal batas teritorial negara. Terbukti dengan ditemukannya mutasi virus Corona yang menular dari satu negara kenegara lain, termasuk ditemukannya di Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri, Pemerintah melalui lintas kementerian/lembaga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) berkomitmen melakukan pembatasan mobilitas untuk mencegah importasi kasus antar negara maupun antar daerah.

Satgas COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 beserta addendumnya. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait India, negara yang sedang mengalami krisis COVID-19.

Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari India, ditolak masuk. Pemberian visa bagi WNA asal India ditangguhkan sementara.