Seluruh Perbatasan Dijaga Polisi, Satgas COVID-19: Jangan Memaksakan Mudik

Pemerintah memastikan telah menyiapkan sanksi bagi yag tetap mudik di masa pelarangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Bahwa jika ada masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi, tanpa menunjukkan surat pendukung memiliki syarat dikecualikan dari larangan mudik, maka akan langsung mendapat sanksi.

“Yang teringan, diputarbalikkan, diminta pulang. Kendaraan umum, yang tidak punya izin atau tidak resmi, mereka juga akan diputarbalikkan,” ujar Adita dalam dialog pada Kamis, 6 Mei 2021.

Ia menegaskan, sanksi terberat dikenakan bagi mereka yang tidak hanya melanggar regulasi peniadaan mudik Lebaran juga melanggar undang-undang lalu lintas, seperti travel gelap. Operator transportasi yang menjalankan travel gelap bisa dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasi jika nekat menjalankan bisnis tersebut.

"Jadi, jangan terbujuk travel gelap, karena dampaknya akan berat, apalagi kalau tertangkap dan ditahan," kata Adita dalam keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com.

Pengawasan peniadaan mudik Lebaran dilakukan bersama Satgas COVID-19 dan kementerian/lembaga di jalan menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan pengawasan yang dilakukan di simpul transportasi seperti stasiun, terminal, dan bandara, implementasinya lebih mudah karena titik pemeriksaannya bisa dilakukan di satu pintu.

Selain kendaraan umum, bus yang sudah diberikan stiker, kendaraan lain, misal travel, logistik,dan untuk kendaraan pribadi menjadi tantangan tersendiri karena sulit diidentifikasi.

“Mereka akan memeriksa kalau memang mereka pelaku perjalanan masih bisa melakukan perjalanan. Yang jadi challenge (tantangan) adalah transportasi darat,” pungkas Adita.