KemenPPPA: Pengarusutamaan Gender di Indonesia Belum Ideal

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin. Foto: KemenPPPA.

Liputan6.com, Jakarta Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut keterangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) strategi ini menjadi salah satu landasan untuk melaksanakan seluruh program pembangunan nasional.

Untuk mendukung pencapaian strategi tersebut, KemenPPPA mengusulkan penambahan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu kategori kinerja penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2022).

Pengarusutamaan gender tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Namun, sejumlah indikator utama tercapainya pengarusutamaan gender belum menunjukkan capaian yang ideal. Perkembangan pengarusutamaan gender di Indonesia cenderung merangkak.

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2018 mencapai 71,39 persen, pada 2019 naik menjadi 71,92 persen. Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90,99 persen pada 2018, meningkat tipis menjadi 91,07 persen pada 2019. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 72,10 persen pada 2018 menjadi 75,24 persen pada 2019.

“Dalam laporan Global Gap Gender Index, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 153 negara sedangkan di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat lima,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin, mengutip keterangan pers Jumat (7/5/2021).

Hal ini menjadi tantangan untuk melakukan percepatan pengarusutamaan gender Indonesia. Terlebih dalam salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu tujuan ke-5 adalah Kesetaraan Gender.

“RPJMN 2020-2024 juga menjadikan gender sebagai salah satu prinsip pembangunan,” tegas Lenny.

Simak Video Berikut Ini

Di ranah mana saja perempuan rawan terjadi kekerasan? Yuk, kita cek video di atas!

2 dari 3 halaman

Usulan Menteri PPPA

Atas dasar fakta tersebut, Lenny mengatakan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga telah mengusulkan penambahan indikator IPG dan IDG sebagai salah satu kategori kinerja penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022.

“Usulan itu disampaikan melalui Surat Menteri PPPA No. B 23/Men/Setmen/PR.05.02/3/2021, tertanggal 5 Maret 2021 kepada Menteri Keuangan,” kata Lenny.

Ada empat pertimbangan menjadi dasar usulan tersebut. Lenny menyebutkan, pertimbangan pertama adalah perempuan merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

Pertimbangan kedua, adalah UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa urusan PPPA di daerah merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian diharapkan, kebijakan atau program pembangunan daerah dalam bingkai perspektif kesetaraan gender.

Disamping itu, pertimbangan ketiga, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, mengatur bahwa penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah berdasarkan pada Kriteria Utama dan Kategori Kinerja.

Keempat, Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun secara rutin mempublikasikan data IPG dan IDG untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sehingga nilainya dapat diperbandingkan, baik antar daerah maupun antar waktu, tutup Lenny.

3 dari 3 halaman

Infografis Perempuan Arab Saudi Bebas dari Belenggu

Ade Nasihudin Al Ansori
Author
Benedikta Desideria
Editor

KemenPPPA: Pengarusutamaan Gender di Indonesia Belum Ideal

Diskriminasi Gender Adalah Perlakuan Tidak Adil Berdasarkan Gender, Ketahui Dampaknya

Arti Gender Adalah: Memahami Konsep dan Implikasinya dalam Masyarakat

Affirmative Action Adalah Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Sosial, Pelajari Implementasinya

Simak Video Berikut Ini

Usulan Menteri PPPA

Infografis Perempuan Arab Saudi Bebas dari Belenggu

Pengarusutamaan Gender

Gender

Kesetaraan Gender

Percepat Produksi Spesialis, 100 Dokter Bakal Dikirim ke Luar Negeri untuk Belajar

Balita Bisa Alami Mata Minus, Ketahui Tanda-Tanda Anak Alami Rabun Jauh

Demi Peran di When The Phone Rings, Chae Soo Bin Tekun Belajar Bahasa Isyarat Selama 2 Bulan

Menkes Budi: Indonesia Masih Kekurangan Dokter Bidang Onkologi

Psikolog Senior Minta Pemerintah Buat Regulasi yang Jelas soal Penggunaan Gawai pada Anak

Danone Hadirkan Konsep Belanja Edukatif untuk Ibu dan Anak, Ada Spot Permainan Seru

Ayah dan Ibu Pakai Kacamata Lantaran Rabun Jauh, Apa Anak Lebih Berisiko Alami Hal Serupa?

6 Kebiasaan yang Bikin Berat Badan Turun Lebih Banyak, Termasuk Tidur Cukup

Faktor yang Bikin Anak Usia 6 Tahun Sudah Rabun Jauh atau Mata Minus

2 Hal yang Paling Banyak Memasukkan Orang ke Surga, Apa Saja?

Profil Paslon Pilgub Sumatera Barat 2024, Mahyeldi-Vasko dan Epyardi-Ekos

Terapi Wicara dan Pentingnya Penanganan Komprehensif Pasien Pascaoperasi Celah Bibir

Jangan Merasa Kalah saat Tholabul Halal meski ke Nonmuslim, Ini Maksud Gus Baha

Simak, Makna dan Lirik Lagu Hymne Guru

Anggota DPR: Kasus Polisi Tembak Polisi jadi Momentum Evaluasi Penggunaan Senjata Api

Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada Sumatera Utara 2024

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersangka Korupsi, KPK: Butuh Dana untuk Pilkada

Mengenal Tari Manasai, Kental dengan Makna Kehidupan Masyarakat Dayak Kalimantan

Selamat Hari Guru Nasional 2024, Simak Keutamaan jadi Pendidik dalam Perspektif Islam

3 Kandidat Bek Kiri yang Bisa Direkrut Manchester United di Era Ruben Amorim

BNPB Pastikan Kebutuhan Dasar Korban Erupsi Gunung Lewotobi Terpenuhi

Profil Singkat Paslon Pilgub Aceh 2024 dan Partai Pengusungnya

Dukungan Ikatan Alumni Geologi ITB untuk Eksplorasi dan Pengembangan SDA di Hulu