Sanksi Nekat Mudik, Satgas COVID-19: Siapapun Melanggar Harus Siap Konsekuensinya

Liputan6.com, Jakarta Terkait sanksi bagi yang nekat mudik, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menegaskan, siapapun yang melanggar harus siap dengan konsekuensinya. Implementasi larangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021, jajaran kepolisian berjaga di seluruh wilayah perbatasan.

Bagi masyarakat yang nekat mudik Lebaran, pihak kepolisian akan memberikan sanksi, seperti kendaraan, penahanan kendaraan, dan denda. Bahkan larangan kendaraan beroperasi, misal angkutan mudik.

"Terdapat beberapa sanksi yang akan dijatuhkan bagi masyarakat yang masih nekat melakukan perjalanan tanpa surat hasil negatif COVID-19 maupun surat izin pelaku perjalanan, di antaranya penahanan kendaraan selama masa larangan mudik oleh Polri," jelas Wiku di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5/2021).

"Bagi kendaraan travel gelap atau berplat hitam, penyitaan kendaraan oleh Polri dan pemberian sanksi denda terhadap penggunaan mobil angkutan barang untuk mudik. Yakni dikeluarkan dari jadwal dan dilarang beroperasi selama periode Idulfitri."

Larangan beroperasi yang melanggar mudik juga ditujukan bagi perusahaan angkutan umum dan badan usaha ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) yang melanggar peraturan arus transportasi sebagaimana mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021.

Para penumpang yang nekat mudik juga diberi sanksi berupa dikembalikan ke wilayah asal perjalanan. "Bagi siapapun yang berani melanggar kebijakan ini, maka harus siap dengan konsekuensinya," pungkas Wiku.

Simak Video Menarik Berikut Ini: