Segera PPKM Total, Pasien Kronis Non COVID-19 Juga Berhak Dapat Pelayanan

Sally, menekankan, pemerintah perlu untuk memerhatikan hal ini. Dia juga mengingatkan bahwa sebenarnya Indonesia saat ini memiliki beban ganda.

"Di saat kasus-kasus COVID-19 bukan menurun malah melonjak tinggi, kasus-kasus non COVID-19, terutama penyakit-penyakit kronis yang satu tahun ini mungkin belum atau tidak mendapatkan pelayanan maksimal karena kebanyakan pasien takut ke rumah sakit," ujarnya.

Sally mengatakan bahwa pasien-pasien atau masyarakat dengan penyakit kronis non COVID-19 berhak memeroleh pelayanan.

"Bagaimana kalau semuanya kolaps? Tidak hanya kasus COVID-19, tapi kita mesti lihat masyarakat atau populasi yang punya komorbid juga butuh pelayanan yang seharusnya," katanya.

Itu mengapa Sally dan rekan sejawat dari lima Organisasi Profesi yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) mendorong pemerintah segera memerlakukan PPM.

"Kami dari profesi mengimbau pemerintah terutama pusat untuk memerketat PPKM ini. Apa pun namanya, apakah karantina wilayah, untuk mengurangi mobilisasi masyarakat. Sehingga kita dapat menekan masalah di hulu," katanya.

"Kami semua dokter ada di hilir. Bagaimana hilir ditambah-tambah terus, tapi hulunya tidak dikendalikan akan sulit nanti," Sally menambahkan.