Satgas COVID-19 Minta Kepala Daerah Konsisten Terapkan PPKM Darurat

FOTO: Penyekatan PPKM Darurat, Kendaraan Taktis TNI-Polri Tutup Jalan Kalimalang — Pengendara motor dan sepeda melintas dekat kendaraan taktis TNI dan Polri saat penyekatan PPKM Darurat di kawasan Lampiri, Kalimalang, Jakarta, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini dilakukan untuk membatasi pergerakan di perbatasan Jakarta guna memutus penyebaran COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta kepala daerah konsisten menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat). Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 19 dan 20 Tahun 2021.

Melalui Inmendagri No. 19 Tahun 2021, Pemerintah menegaskan, tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan ibadah secara berjamaah selama PPKM Darurat.

Perkuat 3T, TNI Siapkan 30 Ribu Tracer di Jawa-Bali

“Bagi masyarakat yang ingin beribadah, maka kegiatan ibadah dilakukan di rumah. Inmendagri ini juga meniadakan pelaksanaan resepsi pernikahan,” kata Juru Bicara Satgas COVID19 Wiku Adisasmito di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Pada Inmendagri No. 20 Tahun 2021, Pemerintah melakukan perluasan penerapan PPKM Darurat ke-8 provinsi di luar Pulau Jawa-Bali, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Lurah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, menggelar acara resepsi pernikahan hingga menimbulkan kerumunan. Bahkan hajatan dilakukan saat PPKM Darurat dan disertai dengan nyanyi dan joget tanpa jaga jarak.

2 dari 3 halaman

Masyarakat Penuhi Aturan PPKM Darurat

Sementara itu, PPKM di 18 Provinsi di Luar Jawa Bali diperketat untuk menekan angka kasus positif COVID-19. Untuk memastikan pemberlakuan Inmendagri No. 19 dan 20 Tahun 2021 berjalan efektif dan tepat sasaran, kepala daerah diminta segera menindaklanjutinya dengan jajaran Forkopimda dan pihak-pihak terkait lainnya.

Menteri Perhubungan juga mengeluarkan Surat Edaran No. 50 Tahun 2021, yang mengatur perjalanan kereta api komuter dan dalam satu wilayah aglomerasi hanya melayani pekerja sektor kritikal dan esensial yang dibuktikan dengan SuratTanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat keterangan lainnya yang ditandatangani pimpinan perusahaan/pejabat minimal eselon 2.

“Kepada masyarakat yang beraktivitas di dua sektor tersebut diminta dapat memenuhi persyaratan di atas sebelum melakukan perjalanan,” lanjut Wiku Adisasmito.

3 dari 3 halaman

Infografis Seberapa Bahaya Varian Lambda?

PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
Satgas Covid-19
Ingat Pesan Ibu
virus corona
Corona COVID-19