CISDI: Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Bisa Turunkan Angka Penyakit Tidak Menular

Keberadaan cukai minuman berpemanis sangatlah memungkinkan. Pada Februari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan ide tersebut dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ada setidaknya tiga alasan Indonesia perlu menerapkan cukai minuman berpemanis.

Pertama, pemerintah dapat mengontrol konsumsi minuman berpemanis masyarakat agar tidak berlebihan mengkonsumsinya.

Inggris, Mexico, dan Chile sukses menurunkan sekitar 20 persen konsumsi minuman berpemanis ketika pertama kali menerapkan cukai.

Kedua, Indonesia hanya memiliki 3 barang kena cukai (BKC) yakni produk hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol.

Di negara Asia Tenggara lainnya, Thailand dan Kamboja memiliki 11 jenis BKC, Laos memiliki 10 jenis BKC, dan Myanmar memiliki 9 jenis BKC. Artinya, jenis cukai Indonesia masih sangat sedikit. Selain itu, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga telah menerapkan cukai minuman berpemanis.

Ketiga, ekstensifikasi cukai akan menguntungkan negara terutama dalam kondisi defisit anggaran karena penanganan COVID-19. Dibandingkan dengan opsi lain seperti mengenakan pajak pada sembako atau menaikkan nilai PPN, ekstensifikasi cukai menjadi opsi yang lebih dapat diterima.

Terkait hal ini, peneliti dari Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan bahwa pengenaan cukai ini akan meningkatkan harga dan diharapkan terjadi perubahan perilaku dari sisi konsumen.

Perubahan yang bisa terjadi yakni penurunan konsumsi dan pengurangan kandungan gula oleh produsen.

“Perubahan perilaku tersebut akan mendorong perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Seharusnya tidak terlalu sulit menerapkan cukai ini karena industri masih bisa melakukan penyesuaian kandungan gulanya ke level konsumsi yang diperbolehkan,” kata Abdillah dalam keterangan pers CISDI, ditulis Selasa (3/8/2021).