Ritme Vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat Tersendat, Ada Apa?

Liputan6.com, Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ritme vaksinasi COVID-19 terkendala proses pelaporan data. Saat ini pelaporan penggunaan vaksin dilaporkan melalui aplikasi Smile dan Big Apps.

Menurut Ridwan Kamil aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan digunakan untuk mendata dan penyaluran vaksin. Sedangkan Big Apps digunakan untuk data penggunaannya.

“Tapi tadi ada masalah yang sedang kita perbaiki, tidak semua meng-update gudang (vaksin) ini dengan waktu yang kita harapkan. Sehingga ada gap data, sehingga kita temukan sekian ribu dosis itu sedang kita telesuri dimana permasalahannya,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan daring dari rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Bandung, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ridwan Kamil mengatakan adanya hal itu, pemerintah pusat mengganggap Provinsi Jawa Barat masih memiliki jatah vaksin mencukupi. Sementara pelaksana proses vaksinasi COVID-19 menganggap sudah habis.

Ridwan Kamil menyebutkan contoh kasus soal kendala pelaporan jumlah ketersediaan dan penggunaan vaksin itu, terjadi di berbagai institusi pemerintah.

“Termasuk juga yang TNI dan Polri, jumlah yang sudah di vaksin masih belum semua terlaporkan. Sehingga dari catatan TNI dan Polri sudah dilaksanakan vaksinasi, tapi dari catatan ke pemerintah pusatnya belum terhitung secara proposional di pemerintah kabupaten dan kotanya,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mencontohkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaksanakan vaksinasi di Kota Cimahi. Namun pelaporannya menggunakan aplikasi akun milik kepolisian.

Sehingga data yang ada menjadi tumpang tindih. Ini menjadi pemicu adanya kekurangan vaksin di tingkat puskesmas.

“Saya meminta agar pemerintah pusat memberikan jumlah vaksin yang proposional sesuai dengan risiko jumlah penduduknya. Jadi pemberian jumlah vaksin ke DKI Jakarta dan yang ke Jawa Barat tidak disamakan, karena penduduk kita lima kali lipat jumlahnya,” ucap Ridwan Kamil.