Sukses

Jabar Usul agar Pemprov Bisa Kelola Pendistribusian Vaksin COVID-19

Supaya lebih tepat sasaran, Jabar mengusulkan ke pemerintah pusat agar pemerintah daerah bisa punya wewenang mendistribusikan vaksin COVID-19.

Liputan6.com, Bandung Pemerintah Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar provinsi diberikan kewenangan mengatur distribusi vaksin COVID-19 ke kabupaten dan kota. Tujuannya agar lebih tepat sasaran.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini penyaluran vaksin COVID-19 kurang efektif dan efisien. Pada pelaksanaanya ditemukan adanya kabupaten dan kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.

"Daftar alokasi dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) masih belum 100 persen akurat. Dari analisa kita kalau ikut rekomendasi Kemenkes, ada lima kabupaten dan kota dalam hitungan lima hari sudah habis (stok vaksin). Sudah itu dia engga dapat jatah (lagi). Sementara ada juga yang dikasih (vaksin) menurut teori Kemenkes, satu bulan itu belum habis kira - kira begitu," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan daring dari akun YouTube Jabar ProvTV, Bandung, Jumat, 6 Agustus 2021.

Ridwan Kamil mengatakan tidak seragamnya data kebutuhan jumlah vaksin di daerah dengan Kemenkes, memicu adanya kekurangan persediaan vaksin.

Ridwan Kamil mengaku pemerintah daerah kini layaknya penyalur vaksin, ketimbang menjadi pengelola kebutuhan vaksin.

"Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi tukang pos. Menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat). Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga," kata Ridwan Kamil.

 

2 dari 3 halaman

Berharap Rampung Desember 2021

Ridwan Kamil menerangkan agar target vaksinasi massal rampung Desember 2021, Pemerintah Jawa Barat 15 juta dosis tiap bulan hingga akhir tahun mendatang..

Selain itu dibutuhkan pula 22 ribu vaksinator baru. Saat ini diakui Ridwan Kamil sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI dan Polri, hingga relawan.

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi ? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” tukas Ridwan Kamil.

3 dari 3 halaman

Infografis

Video Terkini