Keputusan PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi atau Tidak Masih Dievaluasi

Dalam penentuan keberlanjutan PPKM juga melihat evaluasi kepatuhan protokol kesehatan (prokes). Bila pelonggaran dilakukan, tapi kepatuhan prokes masih rendah, maka risiko penularan virus Corona masih tinggi.

"Setiap hari sudah kita coba evaluasi, memberikan masukan kira-kira akan seperti apa tantangannya. Misal bila kita mulai lakukan pembukaan secara bertahap seperti apa yang dilakukan serta tantangannya. Tidak serta merta langsung balik back to normal," terang Dewi Nur Aisyah.

"Tapi pasti akan dilakukan secara bertahap dan evaluasi juga diberikan, baik evaluasi secara khusus dan evaluasi dari sisi kepatuhan. Karena kalau sudah mulai melakukan pelonggaran, tapi kepatuhan tidak bertambah, akan menjadi resiko yang sangat tinggi untuk peningkatan kasus COVID-19 kembali."

Dewi Nur Aisyah memaparkan data perkembangan kepatuhan penggunaan masker selama 7 hari di level kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa secara nasional. Data dihimpun per 1 Agustus 2021.

"Sekitar 17,69 persen dari 390 kabupaten/kota yang dipantau di Indonesia ini kepatuhan menggunakan maskernya kurang dari 75 persen. Di level kecamatan, dari 3.395 kecamatan ada 23 persen (791 kecamatan) yang kepatuhan menggunakan masker masih rendah," paparnya.

"Kemudian di kelurahan dan desa, dari 17.360 desa yang terpantau dalam satu pekan terakhir, kita sekarang melihat bahwa masih ada 24 persen atau seperempat (4.289) kelurahan dan desa kepatuhan menggunakan masker yang masih rendah pada level nasional."

Pada data di level kelurahan/desa, kepatuhan menggunakan masker sempat turun. Cakupan kelurahan/desa dengan kepatuhan yang baik, sebelumnya 72,97 persen, naik menjadi 75,16 persen (26 Juli-1 Agustus 2021).  Artinya, bertambah luas kelurahan dengan kepatuhan yang cukup baik.

Ada juga kepatuhan menjaga jarak di level kelurahan-desa. Bila dibandingkan sebelum PPKM, angkanya turun naik. Sebelumnya, 71,4 persen, lalu naik 72,52 persen (26 Juli-1 Agustus 2021).