Menko PMK: Penanganan Stunting Harus Kompak

Saat mendapatkan kasus anak mengarah ke stunting, harus dilakukan penelusuran hingga keluar dari status stunting.

“Penanganan stunting harus per kasus tidak berdasarkan angka tapi by name by address siapa yang stunting harus ditelusuri ditangani secara berkelanjutan sampai tuntas betul-betul keluar dari status stuntingnya," kata Muhadjir.

Hasto juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Menko PMK. Serta berterima kasih juga atas ditandatanganinya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh Presiden RI.

“Kami dari BKKBN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena baru saja BKKBN mendapatkan Perpres secara resmi yang sudah di tanda tangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dimana Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan."

"BKKBN akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional, kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tatakerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus kita lakukan dalam waktu yang tidak lama selama 3 tahun kurang lebih maka angka target sesuai arahan Bapak Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024”, ucap Hasto.

Di kesempatan itu Hasto juga menyampaikan BKKBN akan menyusun Rencana Aksi Nasional. Termasuk di dalamnya mekanisme dan tata kerja serta pemantauan evaluasi agar angka target angka stunting bisa 14 persen sesuai arahan Presiden Jokowi.