Menkes Budi Gunadi Sadikin Minta Distribusi Vaksin COVID-19 Diaudit BPKP Setiap 2 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, distribusi vaksin COVID-19 akan diaudit Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) setiap dua bulan.

Audit vaksin ini bertujuan mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

"Kami sudah mulai audit dengan BPKP ya. Mudah-mudahan, bulan ini bisa selesai. Saya sudah minta supaya tiap dua bulan dilakukan invers dari audit," ujar Budi Gunadi saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.

"Jadi, jangan sampai saya pensiun, baru diaudit."

Audit vaksin COVID-19 oleh BPKP juga turut memastikan, kalau ada deskripsi atau ketidakjelasan dalam pemakaian. Apalagi vaksin yang didistribusikan sampai kabupaten/kota.

"Karena begitu sampai ke provinsi, kami lakukan serah terima barang itu menjadi barang miliknya pemerintah daerah. Lalu nanti diteruskan lagi ke kabupaten/kota," terang Budi Gunadi.

"Sehingga itu (vaksin) sudah menjadi barang milik kabupaten/kota. Kontrolnya juga perlu jelas dan pada saat tertentu, kita harus tahu yang bertanggung jawab dengan barang itu siapa."

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua