Walau COVID-19 RI Turun, Banyak Provinsi Belum Perbarui Data Lebih dari 21 Hari

Penyebab keterlambatan input data COVID-19, lanjut Siti Nadia Tarmizi, yakni keterbatasan para tenaga kesehatan untuk tidak bisa langsung menginput pelaporan data kematian. Sebab, tingginya beban kerja menangani tingginya kasus aktif yang terjadi pada saat itu.

Berdasarkan data Kemenkes, 25,9 persen dari total kasus aktif COVID-19 yang tercatat adalah kasus yang belum diperbarui statusnya lebih dari 21 hari.

"Saat ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai evaluasi. Ke depannya, diharapkan rumah sakit maupun fasilitas lainnya dapat langsung melaporkan data kematian kepada Kementerian Kesehatan," jelas Nadia.

"Sehingga keterlambatan pelaporan data kematian ini dapat diminimalisir di kemudian hari."

Siti Nadia Tarmizi menambahkan, 27,9 persen kasus kematian COVID-19 yang dilaporkan berasal dari sampel pemeriksaan PCR positif Corona lebih dari 21 hari.

"Provinsi dengan angka kematian tertinggi adalah Jawa Timur dengan temuan 1.000 kasus. Sementara itu, provinsi dengan persentase keterlambatan pelaporan kasus tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 56,4 persen," tambahnya.

Di sisi lain, jika melihat perbandingan data dari 28 Agustus-4 September 2021, terlihat tren kasus konfirmasi, perawatan, dan kematian akibat COVID-19 semakin menurun.

"Namun, masih ada beberapa wilayah yang masih tinggi angka kasus konfirmasi harian dan kematian, seperti di Kalimantan Utara yang masih tinggi dan angka perawatan di rumah sakit di Kalimantan Timur serta Provinsi Bali yang masih tinggi," lanjut Nadia.