Provinsi Perbarui Data COVID-19, Status Level PPKM Berubah?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong provinsi memperbarui data COVID-19 dan mensinkronkan dengan pemerintah pusat. Upaya ini melihat masih banyak provinsi yang belum memperbarui data kasus COVID-19 lebih dari 21 hari, terutama kasus aktif dan kematian.

Lalu apakah pembaruan data kasus COVID-19 bisa mengubah status Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) daerah yang bersangkutan? Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, indikator leveling daerah tak hanya dari satu-dua aspek.

"Tidak hanya dilihat dari aspek laju penularan atau laju kasus aktif dan kematian, melainkan mempertimbangkan aspek kapasitas respons daerah," terang Wiku di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, ditulis Senin (13/9/2021).

"Oleh karena itu, perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan, khususnya pada hasil leveling daerah."

Di sisi lain, evaluasi leveling PPKM perlu dilakukan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 menjadi objek pengamatan dan perbaikan berkelanjutan.

"Ini mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan, termasuk upaya akumulasi data sekitar 21 hari ke belakang," imbuh Wiku.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua