Kemenkes Bakal Tutup Peluang Tarif PCR yang Rugikan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa pemerintah secara berkala melakukan evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait tarif tes COVID-19 dengan metode Swab Real Time Polymer Chain Reaction (RT-PCR).

"Kami secara berkala bersama BPKP melakukan evaluasi terhadap tarif pemeriksaan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses evaluasi merupakan standar yang kami lakukan dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan, untuk menjamin kepastian harga bagi masyarakat,” ujar Nadia dalam keterangan pers, dikutip Minggu (7/11/21).

Hal tersebut dinilai untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan yang sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan. Sejauh ini, evaluasi tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

Pertama, pada Selasa, 5 Oktober 2020 lalu, harga RT-PCR ditetapkan seharga Rp900 ribu. Kemudian mengalami penurunan kedua pada Senin, 16 Agustus 2021 menjadi Rp495 ribu untuk Jawa dan Bali, serta Rp525 ribu untuk luar Jawa dan Bali.

Terakhir pada Rabu, 27 Oktober 2021, harga RT-PCR pun kembali diturunkan menjadi Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, dan Rp300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali.

"Saya tegaskan sekali lagi, dalam menentukan harga RT-PCR, Kementerian Kesehatan (Dirjen Yankes) tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama dengan BPKP. Proses evaluasi harga ini tentunya dilakukan untuk menutup masuknya kepentingan bisnis dan menjamin kepastian harga bagi masyarakat,” kata Nadia.

Berdasarkan keterangan, perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR terdiri dari komponen-komponen seperti jasa pelayanan (SDM), reagen dan bahan habis pakai (BHP), biaya administrasi, biaya overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi.

"Reagen merupakan komponen harga paling besar dalam pemeriksaan swab RT-PCR, mencapai 45 hingga 55 persen," ujar Nadia.