Aturan Perjalanan Internasional Soal Varian Omicron, Wiku: Kebijakan Harus Adaptif

Sikap tanggap dan responsif terhadap kemunculan varian Omicron, Wiku Adisasmito menegaskan, Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan intens atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyesuaikan seluruh upaya pengendalian COVID-19.

"Untuk memperkuat penyesuaian ini, berbagai kementerian dan lembaga juga menyusun dasar hukum yang memperkuat keputusan pengetatan kedatangan pelaku perjalanan dari negara dengan transmisi komunitas kasus Omicron dan negara di sekitarnya," lanjutnya.

"Tentunya, dengan kemungkinan potensi importasi pada negara tetangga."

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Mayjen TNI Suharyanto juga memutuskan untuk melakukan penyesuaian kebijakan atas masukan dari beberapa pihak terkait. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor lain seperti hubungan diplomatis, ekonomi dan investasi, serta ketahanan dan pertahanan juga diperhatikan demi menjamin kegiatan masyarakat yang aman produktif COVID-19.

Sebagaimana Surat Edaran Satgas No. 23 Tahun 2021 yang diteken Ketua Satgas COVID-19 Mayjen TNI Suharyanto tertanggal 29 November 2021, protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia, di antaranya:

1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.

2. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA), baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529: Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong; dan

b. Negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B.1.1.529 secara signifikan: Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

3. Penutupan sementara masuknya WNA ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2;

b. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

c. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau d. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga