Pejabat Eselon yang Dinas Luar Negeri Boleh Karantina Mandiri

Dalam surat edaran Satgas Nomor 26 Tahun 2021 ditegaskan, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri dengan kriteria Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa, dan orang tertentu yang melaksanakan tugas tertentu, pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 10 x 24 jam.

Kewajiban karantina dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

Bagi WNI, yaitu Pekerja  Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri; atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Tempat akomodasi karantina, yang dimaksud wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19.

Tes RT-PCR kedua juga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan Iuar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam; atau
• Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.