HEADLINE: Vaksin Booster COVID-19 Gratis untuk Masyarakat Indonesia, Efektif Adang Omicron?

Vaksinasi booster COVID-19 dilaksanakan serentak di kabupaten/kota di Indonesia yang telah memenuhi syarat, telah mencapai 70 persen vaksinasi dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.

Pelaksanaannya dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik Pemerintah, seperti puskesmas, rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah, serta pos-pos pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta misalnya, telah memastikan kesiapan seluruh puskesmas di Jakarta untuk melayani vaksinasi booster tersebut.

"Kita sudah infokan ke semua puskesmas, nanti kita lihat seberapa banyak sasaran bisa sempat hadir," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti pada wartawan, Selasa malam, 11 Januari 2022.

Widyastuti memastikan, akan dibuat alur antrean yang rapi dan tidak menimbulkan kerumunan pemberian vaksin booster, sehingga lansia dapat terlayani dengan baik. "Karena dibutuhkan alur yang lebih rapi karena lansia kasihan ya, kalau enggak diatur dengan rapi," ujar dia.

Dia memastikan, seluruh puskesmas siap menerima para lansia di Jakarta untuk mendapatkan vaksin booster. "Intinya teman-teman puskesmas sudah siap menerima lansia yang akan melakukan vaksinasi (booster)," kata dia.

Pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi booster COVID-19, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur menjadi salah satu lokasi penyelenggara. Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Inda Mutiara turun langsung memantau pelaksanaan vaksinasi booster di tempatnya. Inda mengatakan bahwa pendaftaran dibuka sejak pukul 07.00 pagi.

Dijelaskan Inda bahwa pada hari pertama ini disediakan 150 dosis vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Yang artinya untuk 150 orang peserta.

"Tapi kalau lebih pun masih bisa diakomodir karena kami logistiknya sangat siap," kata Inda kepada Health Liputan6.com.

Jumlah stok ini, lanjut Inda, kemungkinan akan bertambah pada hari-hari ke depan. "Kita kan sesuai stok yang diberikan," kata Inda.

"Dan, di saat yang bersamaan juga, vaksinasi ke-1 dan ke-2 baik untuk dewasa dan anak-anak masih berjalan," dia menambahkan.

Terkait peserta vaksinasi booster, jumlahnya hingga pukul 11.00 siang sebanyak 110 jiwa yang terdaftar di meja registrasi. Dari penglihatan Inda, para lansia terlihat antusias untuk melaksanakan vaksinasi lanjutan dari pemerintah. Artinya, kata Inda, para lansia tersebut sudah menunggu momentum ini.

"Semalam saya menginfokan ini melalui lurah, camat, dan rt, tolong yang sudah memenuhi syarat dan vaksinasinya sudah lebih dari enam bulan, silakan datang," katanya.

"Ternyata banyak jumlahnya," Inda menambahkan.

Mengenai kuota, Inda, mengatakan, menyesuaikan pemberian dari pemerintah. Sebab, meski warga Kramat Jati yang jadi prioritas, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati juga menerima peserta dari KTP lain selama masih Indonesia.

"Jumlahnya kami menyesuaikan alokasi vaksin hari ini. Besok bisa lebih banyak, tidak menutup kemungkinan," ujarnya.

"Karena di Kramat Jati sendiri, sasaran lansianya ada 20.500 jiwa dan yang sudah vaksinasi sebelumnya ada 81 persen dari 20 ribu tersebut," Indah menambahkan.

Perlu diketahui bahwa sejauh ini hanya lansia yang sudah memiliki e-ticket di PeduliLindungi saja yang bisa vaksinasi booster.

"Sampai saat ini paling penting itu ada e-ticket yang secara kredibilitasnya bisa divaksinasi. Karena ketentuan bisa disuntik dosis ke-3 jika dosis ke-2 sudah enam bulan," katanya.

"Dengan adanya sistem ini, setidaknya meminimalisir kesalahan dan lain-lain. Jangan sampai belum waktunya, sudah disuntik. Toh, nanti di sistem tidak bisa ke-input kalau aplikasinya belum terbuka," pungkas Inda.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster adalah komitmen pemerintah melindungi masyarakat dari ancaman berbagai varian COVID-19.

“Vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia diberikan sebagai komitmen dari pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 dan termasuk varian-varian barunya,” kata Budi Gunadi, Selasa (11/1) secara virtual.

Sebelumnya di hari yang sama, hal senada pun disampaikan Presiden Joko Widodo. "Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi," tutur Jokowi dari Istana Merdeka.

Vaksin booster COVID-19 diberikan secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Jokowi, keselamatan rakyat adalah yang utama.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan tiga alasan vaksinasi booster penting dilakukan.

"Setidaknya terdapat tiga alasan penting vaksinasi booster COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama, adanya kecenderungan penurunan jumlah antibodi sejak 6 bulan pasca vaksinasi, terutama di tengah kemunculan varian-varian COVID-19 baru, termasuk Omicron," ungkap Wiku di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Merujuk studi meta analisis dan analisis regresi oleh Fekin dkk tahun 2021, diketahui efektivitas empat vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengalami penurunan efektivitas sebesar 8 persen dalam 6 bulan terakhir pada seluruh kelompok umur.

"Dalam kurun waktu yang sama kepada orang dengan usia 50 tahun ke atas, terjadi penurunan efektivitas vaksin sebesar 10 persen dan 32 persen untuk mencegah kemunculan gejala," lanjut Wiku.

Kedua, pemberian vaksin booster sebagai bentuk usaha adaptasi masyarakat hidup di masa pandemi COVID-19 demi ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang.

Ketiga, vaksinasi booster demi memenuhi hak setiap orang dalam mengakses vaksin untuk perlindungan diri dan komunitas.

"Nantinya, vaksin booster akan diberikan secara gratis dengan beberapa skema pembelian oleh badan hukum atau badan usaha vaksin," Wiku Adisasmito menambahkan.

Vaksinasi booster juga sebut Wiku dapat mencegah kemunculan gelombang baru COVID-19. Hal ini dilihat dari manfaat sisi upaya pemulihan ekonomi, yang mana masyarakat dapat beraktivitas lebih fleksibel.

Vaksin booster secara tidak langsung dapat menjadi modal untuk upaya pemulihan ekonomi dengan kondisi kasus yang dapat ditekan, sehingga mencegah kemunculan gelombang baru." 

Senada dengan Wiku, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof Sri Rezeki Hadinegoro pun mengungkap tiga alasan vaksin booster dibutuhkan. Sri menjelaskan, antibodi menurun dalam kurun 6 bulan pasca vaksinasi dan bersamaan dengan munculnya varian-varian baru.

Lebih lanjut, Sri menyampaikan, belum diketahuinya kapan pandemi berakhir membuat masyarakat harus memiliki imunitas yang tinggi. Selain itu, Sri mengatakan, semua orang di seluruh provinsi berhak mendapatkan akses pada vaksin.

Budi Gunadi menjelaskan, pemerintah memiliki sediaan vaksin yang cukup banyak yang berasal kontrak pengadaan vaksin tahun lalu maupun karena adanya tambahan yang cukup signifikan dari vaksin donasi dunia. Baik melalui kerjasama COVAX maupun bilateral.

"Sebagai informasi, sebelumnya COVAX memberikan komitmen bantuan 20 persen dari populasi Indonesia, kemudian ditingkatkan menjadi 30 persen atau setara untuk 27 juta penduduk atau setara 54 juta dosis vaksin. Ini gratis yang bisa diterima pemerintah," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Budi, akan memberikan vaksin booster dengan memertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada tahun ini. Juga memertimbangkan hasil research yang dilakukan peneliti dalam dan luar negeri

Saat ini, vaksinasi booster diberikan dengan kombinasi sebagai berikut: 

• Untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin dosis pertama dan kedua Sinovac akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca.
• Untuk vaksin primer AstraZeneca atau vaksin dosis pertama dan kedua AstraZeneca akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna.

"Ini kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang akan kita berikan sesuai ketersediaan yang ada. Yang nantinya bisa berkembang hasil research yang baru. Semua kombinasi mendapat rekomendasi BPOM dan ITAGI. Sudah sesuai dengan rekomendasi WHO," Menkes menambahkan.

Yang mana bisa diberikan vaksin sejenis atau bisa vaksin yang berbeda atau heterolog.

"Diberikan keleluasaan masing-masing negara," kata Budi.  

Meski vaksinasi booster telah berjalan, Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 

Khusus terkait varian Omicron, masyarakat diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak mendesak. Hal ini mengingat kasus Omicron di Indonesia didominasi oleh kasus impor atau berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, hingga Senin (10/1/2022) tercatat ada 506 kasus konfirmasi Omicron di Tanah Air, 84 diantaranya merupakan transmisi lokal. Angka probable Omicron juga terus mengalami peningkatan. Terdeteksi sebanyak 1.384 probable Omicron yang didapatkan dari SGTF.

Epidemiolog Dicky Budiman mengapresiasi langkah Indonesia dalam memulai vaksinasi booster COVID-19 per 12 Januari 2022. Pemberian vaksinasi booster yang dilakukan Indonesia sudah sesuai track.

"Ini langkah strategis dan penting. Perlu diapresiasi," kata Dicky kepada Liputan6.com ditulis Rabu (12/1/2022). 

Dia pun sependapat bahwa target pertama pemberian vaksin booster pada kelompok berisiko yakni lansia dan immunocompromised (gangguan sistem kekebalan atau imun).

"Perlu diingat bahwa ini (vaksinasi booster) diprioritaskan untuk target kelompok berisiko. Ini amat urgent," katanya.

"Kalau bisa sebelum pertengahan Februari sudah selesai (untuk kelompok berisiko)."

Hal itu ia sampaikan mengingat pada Februari dan Maret tahun ini amat rawan karena banyak penduduk Indonesia sudah banyak berkurang imunitas dari imunisasi. Di situ, Omicron dan juga Delta bisa berpotensi berbahaya.

Dicky mengatakan bahwa mereka yang masuk dalam kelompok berisiko termasuk juga dilihat dari sisi pekerjaan. Jadi, para pekerja publik seperti petugas imigrasi, guru dan dosen pun penting untuk mendapatkan vaksinasi booster tahap-tahap awal. 

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama juga memberi tanggapan positif terkait vaksin booster. Menurutnya, hal itu termasuk kabar menggembirakan. Tjandra menilai upaya tersebut dapat meningkatkan kekebalan di tengah Indonesia menghadapi varian Omicron.

Walau begitu, Tjandra mengatakan, Pemerintah tetap harus menggencarkan vaksinasi COVID-19 lengkap (dua dosis). 

"Pemberian booster tentu baik dan segera dimanfaatkan oleh yang sudah mendapat kesempatan ini. Tetapi secara makro, pemberian booster jangan sampai mengorbankan upaya pemberian vaksin 2 kali yang mutlak diperlukan," tegas Tjandra Yoga kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat, Rabu (12/1/2022).

"Karena masih 43 persen populasi dan 56 persen lansia belum divaksin memadai (2 kali), maka angka ini harus segera dikejar untuk divaksin semaksimal mungkin."

Senada dengan Tjandra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra pun mengatakan vaksin booster tetap diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun, pemerintah harus terus memenuhi laju vaksinasi COVID-19 dosis satu dan dua yang capaiannya belum sempurna.

“Vaksin booster ini bukan berarti melindungi 100 persen, disebut booster kan karena sudah ada tiga kali stimulan untuk memberikan respons kekebalan. Jadi kalau orang kena COVID dan jadi penyintas kemudian mendapat vaksin dua dosis sebetulnya dia sudah di-booster,” kata Hermawan kepada Health Liputan6.com, Rabu (12/1/2021) melalui sambungan telepon.

Jadi, lanjutnya, booster itu bisa didapat dari vaksinasi yang sekarang atau juga bisa didapat karena orang sudah menjadi penyintas atau booster alami.

“Omicron tetap saja bisa menginfeksi orang kalaupun sudah pernah di-booster, tapi membuat gejala dan risiko itu menjadi ringan atau tidak ada risiko sakit parah hingga kematian. Jadi dengan booster kita berharap meminimalkan keparahan penyakit.” 

Dicky Budiman menilai, situasi Omicron di Indonesia saat ini tidak bisa disebut ringan, tapi disebut ancaman serius juga belum.

"Artinya ini dalam level sangat waspada, yang kita hadapi ini Delta dan Omicron, yang keduanya punya risiko masing-masing," kata Dicky.

Maka dari itu, menurut Dicky selain vaksinasi primer maupun booster perlu juga upaya dengan pengetatan pintu masuk, karantina tanpa ada dispensasi, menjalankan 3 T dengan disiplin, serta masyarakat proaktif menjalankan 5M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan).

Soal pengetatan, Dicky berharap bukan hanya pintu masuk negara saja tapi juga antardaerah.

"Antardaerah pun sebaiknya dilakukan pengetatan untuk memastikan orang yang mobile adalah orang yang terproteksi dan sudah mendapatkan dua kali dosis vaksin lengkap," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesehatan masyarakat dengan menggratiskan vaksinasi booster COVID-19. Dia pun mendorong pemerintah membuat payung hukum terkait program ini.

Selain untuk memastikan pemberian vaksin booster gratis terus, regulasi diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan program tersebut, sehingga tidak mengganggu pencapaian vaksinasi COVID-19 di setiap daerah.

"Dan itu harus disosialisasikan ke masyarakat. Memang ini baru keputusan presiden belum dituangkan dalam bentuk aturan tertulisnya secara hukum, kebijakan aturan yang jelas," ujar Trubus saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (12/1/2022).

Pemerintah daerah juga diminta membuat aturan turunan untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi booster. Diharapkan, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

"Entah aturan Bupati atau Wali Kota, Gubernur itu harus dibikin kebijaksanaan berbentuk aturan untuk antisipasi penyimpangan yang jauh dari harapan," ucapnya.

Lebih lanjut, Trubus optimistis antusiasme masyarakat dalam program vaksinasi booster COVID-19 ini akan tinggi. Hal itu tak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan vaksin booster secara gratis. 

Apalagi program tersebut juga dilakukan saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron di dunia, termasuk Indonesia.

"Idealnya (animo masyarakat) tinggi ya karena gratis, dan kedua Omicron. Ini kan merupakan bagian dari perkembangan (mutasi virus) setelah Wuhan, Delta, sekarang Omicron, virus baru terus mutasi dan berkembang," katanya.

Trubus menilai, vaksinasi merupakan salah satu langkah antisipasi penyebaran setelah penerapan protokol kesehatan. Dia berharap, pelaksanaan vaksinasi booster ini bisa dilakukan secara merata di seluruh daerah di Indonesia.