Indonesia Punya Orang Pendek Terbanyak ke-5 di Dunia

Gizi buruk menjadi faktor utama yang mengganggu pertumbuhan anak. Gara-gara gizi buruk, banyak orang Indonesia yang tubuhnya pendek. Data Organisasi Anak Sedunia (Unicef) mencatat Indonesia memiliki jumlah orang pendek terbanyak kelima didunia.

Data UNICEF tahun 2003-2008, menempati Indonesia di urutan ke 5 perihal orang pendek terbanyak di dunia setelah China, India, Nigeria dan Pakistan.
Meskipun data perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun membaik namun itu tidak mempengaruhi perbaikan gizi buruk.

Ahli gizi Prof. Dr. Razak Thaha,Sp.GK mengatakan ukuran tubuh seseorang dihitung dari 1000 hari lahirnya atau hingga seseorang berusia dua tahun.

"Ini disebut 'golden age', maksudnya adalah ketika seseorang yang lahir hingga usianya 2 tahun mengalami gizi buruk, akan sulit untuk memperbaiki tinggi badannya nanti. Karena pasti membutuhkan biaya mahal dalam memperbaiki porsi gizinya," kata Dr Razak.

Menurut Razak, indikator kesejahteraan masyarakat ekonomi yang baik, seharusnya juga dibarengi dengan gizi yang baik pula. Dalam hal ini, kepentingan politik sangat mempengaruhi bisnis pangan.

Tak cuma masalah tubuh pendek, gizi buruk menyebabkan anak kegemukan karena pola makan yang tidak sehat. Dr Razak mengatakan banyaknya orang pendek di Indonesia ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya anak gemuk. Menurutnya, ini merupakan gejala umum yang terjadi di negara berkembang. Keadaan ini disebabkan oleh gizi buruk di Indonesia.

"Sesuai data Dinas Kesehatan (Dinkes) tahun 2007, banyaknya orang pendek ternyata juga setara dengan obesitas yang dialaminya. Hal ini tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik," katanya.

Sementara wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc mengatakan untuk membangun masyarakat yang sehat, perlu ada kontrol dari semua pihak, termasuk dokter, Dinas Kesehatan, IDI ( Ikatan Dokter Indonesia) dan masyarakat sendiri.

Sedangkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Zaenal Abidin, MH mengatakan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan rakyat.

IDI menanggapi serius permasalahan kesehatan ini karena hal ini terkait dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 mengenai hak asasi manusia.

"Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan anggaran kesehatan dari tahun ke tahun hanya 2% dari total APBN yang seharusnya sesuai dengan uu kesehatan no. 36/2009 adalah 5%," kata Zaenal.

IDI berharap pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional sebagai komitmen negara dalam menyediakan pelayanan yang bermutu,merata dan berkeadilan. (Fit/Igw)