Kemenkes Dukung Optimalisasi Pelaksanaan JKN Lewat 3 Prinsip Ini

Sebagai kementerian utama dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan mendukung penuh implementasi Inpres Optimalisasi Program JKN agar Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Dante Saksono Harbuwono, pelaksanaan JKN secara prinsip merupakan tanggung jawab bersama antar semua kementerian/lembaga serta integrasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui Inpres Optimalisasi Pelaksanaan JKN, Jokowi memerintahkan 30 kementerian/lembaga untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

"Kebijakan yang telah dibuat di dalam hal meningkatkan aktualisasi Program JKN harus didukung oleh seluruh kementerian/lembaga dan kepala daerah, sehingga integritas terkait dengan interoperabilitas data dapat segera diwujudkan," imbuh Dante.

Program JKN akan terus dilanjutkan. Target Pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahwa pada tahun 2024, minimal 98 persen penduduk Indonesia harus menjadi peserta program JKN.

Berbagai masalah dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional masih terjadi merupakan tantangan. Bagi peran masing-masing pelaku kepentingan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

"Upaya pencapaian jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk atau Universal Health Coverage (UHC) perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan telah disepakati untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai target pencapaian kepesertaan semesta bagi semua penduduk," Dante Saksono Harbuwono menambahkan.

"Perlu diperhatikan juga bahwa beberapa indikator dan target pencapaian kepesertaan semesta dan JKN masih perlu dipertajam dan diperbaiki."

Hal ini perlu diselaraskan dengan indikator dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adanya Inpres Optimalisasi Pelaksanaan JKN bertujuan mewujudkan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin berlangsungnya Program Jaminan Kesehatan Nasional.

"Tentunya, dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar dapat berjalan beriringan dan bersinergi dengan baik," pungkas Wamenkes Dante.