BPJS Kesehatan Diwajibkan Buat Jual Beli Tanah, Komisi II: Kebijakan Konyol

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengkritik kebijakan Kementerian ATR/BPN mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan hak atas tanah rakyat.

Aturan tersebut sebagai penjabaran dari Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 dan akan berlaku mulai 1 Maret 2022.

Luqman menilai bahwa kebijakan memaksa rakyat dalam pelayanan pertanahan itu merupakan praktik kekuatan konyol dan sewenang-wenang. Menurutnya tidak ada hubungan jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan.

"Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagjan dari praktek kekuasaan yang konyol, irrasional dan sewenang-wenang. Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan?" kata Luqman dalam keterangannya pada Sabtu, 19 Februari 2022.

Luqman, menuturkan, secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara. Negara tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya.

Politikus PKB ini curiga ada anasir jahat menyusup di sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran kabinetnya karena lahir kebijakan yang membentuk presiden dengan rakyatnya.

"Dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat, negara tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya. Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya dan dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan presiden dengan rakyat," ujar Luqman.