Pemerintah Daerah Didorong Aktifkan Posko Desa Kelurahan untuk Tangani COVID-19 dari Level Terkecil

Saat ini, kinerja posko yang terlaporkan jumlahnya terus menurun. Di beberapa minggu terakhir hanya ada sekitar 1 juta laporan kinerja posko.

Padahal, kinerja posko pada gelombang Delta sempat mencapai 5,5 juta laporan.

“Melihat hal ini, sangat dimohon seluruh pimpinan daerah, kepada bupati/walikota terutama pada provinsi luar Jawa-Bali kembali menggalakkan pembentukan dan kinerja posko di daerahnya,” kata Wiku.

Pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya. Utamakan kegiatan untuk menekan kenaikan kasus daripada sekadar imbauan.

Hal yang dapat dilakukan di antaranya pembubaran kerumunan, penegakan disiplin protokol kesehatan, serta pelacakan kontak erat. Lalu, penanganan cepat pasien positif serta pemantauan warga isolasi mandiri di rumah.

“Upaya-upaya ini dirasa jauh lebih efektif dengan koordinasi posko daerah.”

Disamping itu, Wiku juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan obat. Baik di apotek maupun telemedisin.

“Juga, progres vaksinasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Jawa-Bali, mengingat masih ada yang belum mencapai target baik vaksinasi pertama, kedua, maupun booster-nya.”

"Saya harap dapat terjadi perbaikan jumlah laporan kinerja posko dan pembentukan posko baru dalam 2 minggu ke depan," kata Wiku.