3 Inti Pokok Mekanisme Sistem Bubble di Bali bagi Pelaku Perjalanan

Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang hendak memasuki kawasan bubble di Bali dapat masuk melalui Bandara Ngurah Rai atau Pelabuhan Tanjung Benoa maupun secara transit.

Sebagaimana PPLN lainnya, skrining kesehatan wajib dilakukan dengan pemeriksaan berkas seperti bukti tes, bukti vaksinasi, berkas imigrasi dan entry test.

Sedangkan, pengunjung domestik dapat memasuki kawasan bubble dengan menggunakan moda transportasi yang tersedia. Juga ada syarat khusus memasuki kawasan, yakni wajib menunjukkan bukti dokumen keterlibatan dalam rangkaian kegiatan di kawasan bubble. Seperti bukti pemesanan dan pembayaran paket wisata, bukti keterlibatan delegasi acara konferensi/pertemuan, atau bukti keterlibatan lainnya.

"Khusus Warga Negara Asing (WNA), wajib menyertakan visa kunjungan dan bukti asuransi dengan nilai minimal pertanggungan yang ditetapkan penyelenggara dan mencakup pembiayaan COVID dan evakuasi medis," Wiku mengutip keterangan pers Jumat (25/2/2022).

Setelah masuk, pelaku perjalanan harus menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua. Interaksi juga terbatas hanya dengan anggota kelompok bubble yang sama dan berkegiatan di zona yang telah ditetapkan.

Ketentuan lainnya selama berada di dalam kawasan bubble yakni:

-Menjalani tes baik insidental sebelum memasuki kawasan venue/acara maupun rutin setiap hari dengan metode rapid antigen atau RT-PCR maksimal 3 hari sekali.

-Wajib melapor ke petugas kesehatan jika ada keluhan mirip gejala COVID-19 dan jika dinyatakan positif atau kontak maka wajib mengikuti mekanisme yang ditentukan serta menjalankan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) dan melakukan skrining kesehatan PeduliLindungi.

Pelaku perjalanan yang hendak meninggalkan kawasan bubble diwajibkan melakukan RT-PCR sebagai exit test untuk menyelesaikan masa karantina atau menyelesaikan rangkaian kegiatan di sistem bubble. Pelaku perjalanan juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan.

Di samping itu, penetapan kelompok maupun zona bubble dilakukan penyelenggara kegiatan. Dimana pembagian kelompok dapat dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan, riwayat asal kedatangan, jadwal kedatangan, lokasi tujuan pelaku bubble, atau riwayat kesehatan.

Sedangkan kawasan bubble dapat dibagi berdasarkan urutan aktivitas selama rangkaian kegiatan dan variasi kelompok bubble yang berada dalam satu zona.

"Secara spesifik perlu saya tekankan bahwa sistem bubble yang diikuti PPLN termasuk upaya mencegah importasi kasus. Pada prinsipnya sistem bubble mencakup upaya karantina yang disesuaikan sehingga perkembangan manifestasi gejala tetap dapat terpantau dengan baik," kata Wiku.