2 Alasan RI Belum Bisa Longgarkan Prokes COVID

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa negara melonggarkan protokol kesehatan atau prokes COVID tapi Indonesia belum melakukan hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Dua pertimbangan di antaranya adalah penularan kasus COVID-19 di Tanah Air masih tinggi dengan positivity rate yang masih di atas 20 persen lalu angka kematian pun masih di atas 200.

Maka dari itu disiplin prokes masih perlu dijalankan seperti disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Soedjatmiko.

“Bulan Desember angka kematian setiap hari di bawah 10 orang. Mulai akhir Januari setiap hari kematian meningkat terus, sampai akhir Februari menjadi sekitar 250-300 kematian setiap hari di Indonesia,” papar pria karib disapa Prof Miko pada Senin (28/2/2022).

Kasus kematian dan sakit berat masih banyak ditemukan di Indonesia. Terutama pada lansia yang belum divaksinasi maupun belum lengkap mendapatkan vaksinasi COVID-19, katanya.

Lalu, positivity rate di Indonesia juga masih tinggi dengan persentase beragam di atas lima persen. Hanya Maluku yang di bawah angka di bawah lima persen yakni Maluku sebesar 2,9 persen.

“Positivity rate 33 provinsi sampai 26 Februari 2022 masih di atas lima persen dengan kisaran tujuh sampai 28 persen. Artinya, penyebaran dan penularan di 33 provinsi masih tinggi dan cepat,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com.

Dengan kondisi penularan masih tinggi dan cepat serta angka kematian masih tinggi, protokol kesehatan masih sangat diperlukan sebagai perlindungan masyarakat. Jika pelonggaran prokes dilakukan, kasus jadi tidak terkendali.

“Kalau dilakukan pelonggaran protokol kesehatan, maka akan terjadi lonjakan peningkatan kasus yang tidak terkendali. Rumah sakit akan kewalahan, angka kematian di isoman (isolasi mandiri) dan di rumah sakit akan meningkat tajam,” kata dokter spesialis anak konsultan ini.